PROFIL DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN


        Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Adapun urusan pilihan tentang Penyuluhan (Pogram Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan) di limpahkan ke Dinas Pertanian Provinsi Banten.


        Urusan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan
        Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan.



    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk membangun ketahanan pangan.
        Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar yaitu :
(1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, antara lain :


1. Tingkat pendapatan petani yang rendah, akibat dari biaya produksi yang tinggi dan tidak diimbangi kepastian produksi dan harga jual; penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha);
2. Laju pertumbuhan penduduk 2,17% periode Tahun 2010-2019. Pertumbuhan penduduk ini tidak berbanding lurus dengan
pertumbuhan produksi bahan pangan;
3. Faktor kebiasaan penduduk yang hanya mengkonsumsi jenis pangan tertentu, misalnya beras, hal ini akan memberikan tekanan yang berat
terhadap penyediaan pangan tersebut.
4. Luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara
masif, serta adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan.
5. Degradasi air, ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan. Terjadi persaingan penggunaan air yang cukup besar antara kebutuhan air untuk air bersih, kebutuhan air untuk industri dan kebutuhan air untuk
pertanian.
6. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di perdesaan serta terbatasnya prasarana usaha
tani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan.
7. Fluktuasi harga pangan yang ditunjukan oleh coefficient of variation (cv) perlu diantisipasi karena nilai cv yang tinggi mencerminkan harga jual pangan sangat fluktuatif sehingga mempengaruhi inflasi.
8. Keamanan pangan, masih terjadinya kasus keracunan dan gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis dan lainnya.



VISI dan MISI
Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Banten memasuki periode tahun kedua dalam rentang waktu lima tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, begitupun dengan Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Banten, tahun 2019 merupakan periodepembangunan kedua dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2017-2022. Untuk melaksanakan semua itu, tentu ada visi, misi dan strategi yang dilaksanakan.


Memasuki periode pembangunan Provinsi Banten pada lima tahun (2017-2022), Dinas Ketahanan Pangan sebagai perangkat daerah Provinsi Banten merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya Visi Pembangunan Provinsi Banten yaitu :
"Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.



Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Banten pada periode 2017-2022. Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Banten 2017-2022, melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan pangan kedepan.
Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi tersebut, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah :


1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);


Tujuan misi ke-1 yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.


Misi ke-5, Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi. Tujuan misi ke-5 yaitu meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangn sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan.


Kedudukan dan Susunan Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipelogi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah No. 8/2016, Paragraf 20, Pasal 116, ayat 1 dan 2). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi (Pergub No. 83/2016 Pasal 117).


Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi;
b. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
c. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
e. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi;
f. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota;
g. Penanganan kerawanan pangan provinsi;
h. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
i. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
a. Merumuskan rencana operasional Dinas Ketahanan Pangan ;
b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
c. Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir ;
d. Merumuskan, mengorganisasi, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan, sesuai dengan bidang tugasnya ;
e. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan ;
f. Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas/badan/biro dengan unit kerja terkait ;
g. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan ;
h. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas ;
i. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.


                 Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Paragraf 20, Pasal 119) adalah sebagai berikut:


a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan :
   


        1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan


        2. Keuangan; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Kepala Bidang Penyelenggaran Ketahanan Pangan, membawahkan :


        1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;


        2. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan;


        3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan.
d. Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan, membawahkan :


        1. Kepala Seksi Harga Pangan;


        2. Kepala Seksi Cadangan Pangan;


        3. Kepala Seksi Distribusi Pangan.

e. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:


        1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan;


        2. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;


        3. Kepala Seksi Pengawasan Pangan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Jabatan Fungsional


                                                                            Gambar 1.
                                     Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
                                                            (PERGUB No. 83 Tahun 2016)





Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
1.1 Kepala Dinas Ketahanan Pangan
1. Tugas Pokok ;
Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai Rincian Tugas sebagai berikut;
a. Merumuskan rencana operasional Dinas Ketahanan Pangan;
b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
c. Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
d. Merumuskan, mengorganisasi, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan, sesuai dengan bidang tugasnya;
e. Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
f. Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas/badan/biro dengan unit kerja terkait;
g. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
h. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
i. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.


1.2. Sekretaris Dinas
1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Dinas;
b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
d. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi pelaporan;
e. Merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
f. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana dinas;
g. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesua
i
tugas dan fungsinya
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris membawahkan:
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, perencanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bagian;


b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas;
c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Dinas dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Dinas;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Dinas;
f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;
g. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dinas dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
h. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Dinas;
i. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraankegiatan Dinas;
j. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan Dinas;
k. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
l. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN ke Kabupaten/Kota;
m. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Dinas dari sumber APBD maupun APBN;
n. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
o. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
p. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;

q. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
r. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja Dinas;
s. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
t. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Dinas;
u. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.


2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas.


b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


2) Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;


3) Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;


4) Melaksanakan administrasi ketatausahaandinas/badan;


5) Melaksanakan urusan rumah tangga dinas/badan; 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas/badan;


8) Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas/badan;


9) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup dinas/badan;


10) Melaksanakan fungsi kehumasan;


11) Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya


12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.


1.3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, pemberdayaan dan kerawanan pangan meliputi ketersediaan pangan, pemberdayaan pangan dan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Merencanakan koordinasi di bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b. Merencanakan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c. Merencanakan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
d. Memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan
pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
e. Merencanakan pemantapan program di bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
g. Merencanakan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, membawahkan ;
1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
2. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan
3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan

1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan ;
Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang teknis operasional ketersediaan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;
a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;

c) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
e) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
f) Menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
g) Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
h) Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
i) Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
j) Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


2. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan
Kepala Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang teknis operasional pemberdayaan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;
a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;
b) Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;


d) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
e) Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan
Kepala Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
c) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
e) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan
f) Melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
g) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
h) Penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi.
i) Melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi;
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


1.4. Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan
Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Merencanakan koordinasi di bidang Keterjangkauan Pangan, distribusi, harga, dan cadangan pangan;
b. Merencanakan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Keterjangkauan Pangan, distribusi, harga, dan cadangan pangan;
c. Merencanakan kebijakan di bidang Keterjangkauan Pangan, distribusi, harga, dan cadangan pangan;
d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Keterjangkauan Pangan, distribusi, harga, dan cadangan pangan;
e. Merencanakan program di bidang Keterjangkauan Pangan, distribusi, harga, dan cadangan pangan;
f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
g. Merencanakan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
h. Merencanakan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
i. Merencanakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi.
j. Merencanakan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
k. Merencanakan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan membawahkan ;
1. Kepala Seksi Distribusi Pangan
2. Kepala Seksi Harga Pangan
3. Kepala Seksi Cadangan Pangan


1. Kepala Seksi Distribusi Pangan
Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan distribusi pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
c) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
e) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
f) Melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
g) Melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


2. Kepala Seksi Harga Pangan
Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan harga pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
c) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;
e) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
f) Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
g) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
h) Melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


3. Kepala Seksi Cadangan Pangan
Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan cadangan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
c) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
e) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;

f) Melaksanakan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
g) Melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


1.5. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan meliputi konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Merencanakan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
b. Merencanakan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
c. Merencanakan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
d. Memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
e. Merencanakan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan,
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
g. Menyiapkan pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
h. Merencanakan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan;
1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
2. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
3. Kepala Seksi Pengawasan Pangan
1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional konsumsi pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
c) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;





 Download Attachment
Share :