Tentang Kami


Perangkat daerah mempunyai kewajiban dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, sebagaimana amanat dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 (Bab 1, Pasal 1, Ayat 13) bahwa Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten mendukung Pemerintah Pusat dan telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai hal dalam melaksanakan aksi kemanusian, terutama mengatasi masalah kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi World Food Summit 1996 dan ditegaskan kembali dalam World Food Summir: five years later (WFS:fyl) 2001, serta Millenium Development Goals (MDGs) 2000 yang isinya antara lain mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015.

Berdasar kerangka tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagai salah satu SKPD di Provinsi Banten, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan serta berjalannya tugas dan fungsi koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten pada masa mendatang maka diperlukan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 juga diharapkan mampu mendukung dan mewujudkan pencapaian pembangunan Provinsi Banten tahun 2007-2012 (sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012).

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012. Tugas pokok Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan (Pasal 101 Perda Nomor 3 Tahun 2012). Bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena :

  1. akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia;
  2. kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan
  3. ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Sedangkan peran strategis dari koordinasi penyuluhan adalah bahwa :

  1. penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara;
  2. pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan; dan
  3. untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Jadwal Sholat


Prakiraan Cuaca


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Peta


Statistik Kunjungan


Kritik dan Saran