AKSELERASI PENERBITAN SERTIFIKAT DAN REGISTER PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI PROVINSI BANTEN

AKSELERASI PENERBITAN SERTIFIKAT DAN REGISTER PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI PROVINSI BANTEN

AKSELERASI PENERBITAN SERTIFIKAT DAN REGISTER PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI PROVINSI BANTEN

 

Momod Syafrudin, SP., M.Si

(Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan)

 

 

Serang, 16 Juni 2021

UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menggelar acara Sosialisasi Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), tepatnya di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Jalan Syech Nawawi Albantani Kawasan Pusat pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug Palima Serang Banten padahari Rabu kemaren (16/6/2021).

 

Keamanan pangan telah menjadi salah satu isu penting, tidak hanya terkait dengan perlindungan kesehatan masyarakat, namun juga perdagangan produk pangan.  Penyediaan pangan yang cukup disertai dengan terjaminnya mutu dan keamanan pangan merupakan hak azasi masyarakat.  Di sisi lain, tuntutan konsumen terhadap mutu dan keamanan pangan juga turut mendorong kesadaran produsen dalam memproduksi pangan yang aman.

 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

 

Secara formal, nilai strategis mutu dan keamanan pangan ini telah mendapatkan perhatian pemerintah.  Hal ini dibuktikan dengan substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dimana didalamnya mengatur mengenai mutu dan keamanan pangan.  Undang-Undang tersebut telah dijabarkan lebih rinci pada peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan menteri, sehingga memberikan kejelasan terkait hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan semua pihak yang berkepentingan terhadap keamanan pangan.