UPTD SMKP GELAR SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI KECAMATAN CIPOCOK

UPTD SMKP GELAR SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI KECAMATAN CIPOCOK

Serang 6/10/22- Dinas Ketahanan Pangan menggelar acara di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, acara ini digelar oleh UPTD Sertifikasi Mutu Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Acara ini berlangsung di kota Serang dengan jumlah peserta 11 orang adapun sasaran yang diharapkan pada kegiatan ini yaitu aparat yang menangani keamanan pangan segar asal tumbuhan dan pelaku pduk tangan segar asal tumbuhan khususnya wilayah Kota Serang dan sekitarnya

Adapun narasumber yang mengisi acara tersebut yaitu dari kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten serta tenaga fungsional khusus pengawas mutu hasil pertanian Kota Serang

Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya sosialisasi keamanan pangan segar asal tumbuhan pada aparat dan pelaku usaha PSHT

Outcome yang diharapkan yaitu timbulnya kesadaran para pelaku usaha akan manfaat registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan dan mendaftarkan produknya untuk jaminan keamanan pangan

Untuk mendapatkan sertifikasi registrasi bisa diperoleh atau dibantu oleh UPTD smkp dinas ketahanan pangan Provinsi Banten yang terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten ( KP3B)

Kegiatan sosialisasi keamanan pangan segar asal tumbuhan di Provinsi Banten dibiayai oleh dana APBD kegiatan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota sub kegiatan registrasi keamanan PSAT lintas daerah kabupaten/kota pada dinas ketahanan pangan tahun anggaran 2022

(para peserta sedang mengikuti rapat sosialisasi PSAT)

Acara berjalan dengan lancar sesuai jadwal dalam acara ini dipimpin langsung oleh kepala Dinas ketahanan pangan Dr. Hj. Aan Muawanah,MM

Dalam pemaparannya ibu kadis menjelaskan bahwa "kelembagaan OKKP-D kabupaten/kota dalam rangka pelayanan registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu" ujar Ibu kadis dalam menyampaikan materinya di hadapan para peserta

Selain itu juga Ibu Aan muawanah menambahkan bahwa “upaya pemerintah untuk untuk memberikan jaminan keamanan pangan salah satunya melalui mekanisme perizinan pangan segar yang akan diedarkan dalam kemasan eceran oleh pelaku usaha” Imbuhnya.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk menunjang kehidupan. Kebutuhan akan pangan meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Pemerintah berupaya mewujudkan ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kemampuan Negara dan Bangsa dalam menyediakan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 19 Tahun 2018, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis opersional dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan.

Pangan segar yang aman adalah pangan yang memiliki nomor registrasi atau sertifikasi, untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten melalui Seksi Mutu dan Pengujian Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan akan melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Tahun Anggaran 2022.

Dasar Hukum

1.      Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tahun 2012 tentang Pangan;

2.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

4.      Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;

5.      Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;

6.      Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ProvinsiBanten;

7.      Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019  Tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas Pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

8.      Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Terpenuhinya ketersediaan pangan tanpa disertai dengan pemenuhan keamanan pangan dan mutu yang memadai tidak akan mampu membangun masyarakat yang sehat dan berkualitas. Dengan demikian, keamanan pangan dan mutu adalah suatu yang hakiki, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman dikonsumsi dan bermutu bagi masyarakat, sebagai penjabaran amanah dari Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012.

UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang Pelayanan Teknis Keamanan Pangan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan, untuk itu Pelaksanaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) berada di naungan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

Saat ini Provinsi Banten sudah memiliki OKKPD, yang dibentuk sejak tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Nomor: 501/Kep.415-Huk/2009 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah. Pada Tahun 2012, OKKPD Banten telah diverifikasi untuk Ruang Lingkup sertifikasi Prima 2 dan Prima 3 dengan Nomor sertifikat: OKKPP-LSP-016 Tanggal 20 November 2012 serta pada tanggal 16 Juni 2016 sudah diverifikasi oleh OKKP Kementerian RI. Pembentukan OKKPD Provinsi Banten diperbaharui melalui Keputusan Gubernur Banten, No. 520/Kep.109-Huk/2020 tanggal 03 Maret 2020.

Sebagai unit/institusi pemerintah yang ditunjuk Gubernur dan mendapat mandat untuk melakukan proses pengamanan keamanan pangan dan berwenang mengeluarkan sertifikat jaminan keamanan pangan. Sertifikat jaminan keamanan pangan merupakan penilaian yang diberikan kepada petani atau pemilik kebun atas usaha tani yang mereka lakukan. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) memiliki peran yang strategis sebagai infrastruktur mutu penunjang standarisasi dan pengawasan keamanan pangan.

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Daerah Provinsi Banten berperan sebagai wadah untuk melaksanakan pelayanan sertifikasi dan pelabelan produk pangan segar hasil pertanian yang kredibel dan tidak memihak, didukung oleh SDM yang memadai dan sarana prasarana optimal dengan tujuan menjamin produk pertanian segar sesuai standar mutu yang ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan sertfikasi tersebut, OKKPD mengacu pada system dokumen mutu ISO/EIC 17065. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), memiliki peran yang strategis sebagai infrastruktur mutu penunjang standarisasi dan pengawasan keamanan pangan. Keberadaan OKKPD Banten sangat penting karena aspek keamanan pangan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perdagangan komoditas produk pertanian.

Dalam pemaparan materi oleh narasumber dilaksanakan secara diskusi panel yang dipandu oleh Kepala Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten selaku moderator.

Penyampaian Materi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten (Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM), dengan materi “ Kelembagaan OKKP-D Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelayanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ”. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan keamanan pangan disetiap rantai pangan secara terpadu. Upaya pemerintah untyuk memberikan penjaminan keamanan pangan salah satunya melalui mekanisme perizinan pangan segar yang akan diedarkan dalam kemasan eceran oleh pelaku usaha.

Ketentuan perizinan berusaha tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang lebih lanjut standarnya diatur dalam Permentan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. Dalam registrasi PSAT-PDUK pelaku usaha dapat memperoleh nomor registrasi PSAT-PDUK hanya dengan melengkapi persyaratan administrasi dan mengisi surat pernyataan komitmen keamanan pangan. Registrasi ini diberikan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten/Kota yang secara bertahap akan dilakukan secara online melalui Online Single Submision (OSS).

Mengingat perizinan PSAT-PDUK dan kelembagaan OKKPD Kabupaten/Kota masih baru, maka perlu adanya pedoman yang mengatur tentang pelaksanaan registrasi PSAT-PDUK ini termasuk mekanisme dalam pengawasan dan pembinaan. Untuk itu diharapkan semua OKKPD Kabupaten/Kota dapat memberikan pelayanan registrasi PSAT-PDUK yang seragam, mulai dari penilaian administrasi, pemberian nomor dan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

Pelaku usaha mikro meliputi petani/poktan/gabungan kelompok tani/perorangan dan badan usaha. Kriteria pelaku usaha mikro kecil mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana Skala Usaha mikro memiliki modal usaha kurang dari  1 Miliar Rupiah di luar tanah dan bangunan atau penjualan tahunan kurang atau sama dengan 2 Milyar Rupiah. Kriteria Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih besar dari 1 Milyar Rupiah sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 5 Miliar Rupiah diluar tanah dan bangunan atau penjualan tahunan lebih besar dari 2 Miliar Rupiah.ss

PSAT yang masuk dalam kategori registrasi PSAT-PDUK adalah : (1).  PSAT yang keseluruhannya berasal dari produksi dalam negeri; (2). PSAT produksi dalam negeri yang dicampur dengan PSAT produksi luar negeri; (3). PSAT beresiko rendah atau tanpa klaim gizi, kesehatan dan SNI.

Penyampaian Materi dari Tenaga Fungsional Khusus Pengawas Mutu Hasil Pertanian  dengan judul “ Pendataan Pelaku Usaha Produk Dalam Usaha Kecil (PDUK) “. Pendataan merupakan titik awal untuk langkah pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) disemua rantai pangan dengan tujuan mengidentifikasi pelaku usaha PSAT yang belum mendapatkan nomor registrasi, menyusun ketelusuran PSAT serta menjadi dasar melakukan inspeksi keamanan PSAT. Sasaran dalam pendataan pelaku usaha PDUK meliputi budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan minimal, distribusi serta pemasaran. Petugas yang melaksanakan pendataan yaitu Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) atau tenaga lain yang membidangi keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan pendataan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan diperlukan langkah-langkah agar hasil bias maksimal yaitu penyusunan rencana pendataan, pelaksanaan pendataan, validasi dan klarifikasi pendataan dan penomoran pelaporan hasil pendataan. Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan peninjauan data pelaku usaha yang terkumpul, koordinasi dan verifikasi terkait untuk melengkapi data pelaku usaha, dan analisa data dengan matriks prioritas pendataan berdasarkan tingkat risiko keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Untuk memvalidasi dan klarifikasi pendataan dilakukan dengan mengecek kebenaran identitas pelaku (misalnya nama, alamat, komoditas yang ditangani), melakukan identifikasi secara detail profil pelaku usaha secara rinci, apabila ditemukan data yang tidak sesuai maka dapat dilanjutkan ke nomor urut pelaku usaha berikutnya.