RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, (Bab I Ketentuan Umum, PP No. 8 tahun 2008).  Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten untuk periode tahun 2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Rancangan RKPD 2021 Provinsi Banten dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang telah mengacu pada revisi RPJMD Tahun 2017 – 2022 dan RPJPD Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan

di Provinsi Banten pada tahun 2021 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 ini dibuat sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja OPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Kerja Lima Tahunan (Renstra Organisasi Perangkat Daerah), serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa “Rencana Pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun” dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 (pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 5), bahwa : (1) SKPD menyusun Renja-SKPD; (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat; (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan
v=maju; (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai : ”kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

Isu-isu strategis pembangunan yang tertuang dalam Dokumen RPJMN 2015-2019 menempatkan isu ketahanan pangan pada urutan nomor 4 (empat) dari 8 (delapan) isu strategis yang diangkat, antara lain : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS; 4) Ketahanan Pangan; 5) Ketahanan Energi; 6) Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas; 7) Inovasi Teknologi; dan 8) Pemberantasan Korupsi. Arah prioritas pembangunan ketahanan pangan di daerah diharapkan masih tetap fokus pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi merupakan bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan  memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah  mengarahkan dan mendorong  pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; Perda no. 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Adapun urusan pilihan tentang Penyuluhan (Pogram Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan) di limpahkan ke Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Urusan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan berdasarkan pada Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD tahun 2017-2022 dan RJPD Tahun 2005-2025.


  Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten tahun 2021 yang dilaksanakan secara terarah, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian penyusunan dokumen ini ditujukan untuk :

1)  Menetapkan prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan Tahun 2021 dengan tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2017-2022;

2) Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

 


 Download Attachment
Share :