FORM ISIAN REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Menimbang      :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11
ayat  (3),  dan  Pasal 22  ayat  (9),  Pasal 23,  dan  Pasal 26  ayat  (1)  huruf b  dan  c Undang-undang  Nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik perlu   menetapkan   Peraturan   Komisi   Informasi   tentang   Standar   Layanan Informasi Publik
Mengingat        :    1.  Undang-Undang   Nomor   14  Tahun  2008  tentang   Keterbukaan  Informasi Publik   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   tahun   2008   Nomor   61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.         Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca  yang  disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan  format  sesuai  dengan  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.         Informasi  Publik  adalah  informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau diterima    oleh    suatu    Badan    Publik    yang    berkaitan    dengan    penyelenggara    dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.         Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara,  yang  sebagian  atau  seluruh dananya   bersumber   dari  anggaran  pendapatan   dan   belanja   negara   dan/atau   anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah,  atau  organisasi  nonpemerintah  sepanjang  sebagian  atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4.         Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung  jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.
5.         Atasan  PPID  adalah  pejabat  yang  merupakan  atasan  langsung  pejabat  yang  bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
6.         Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan  pelayanan   informasi   lainnya   yang   bertujuan   memudahkan  perolehan informasi publik.
7.         Daftar  Informasi  Publik  adalah  catatan  yang  berisi  keterangan  secara  sistematis  tentang seluruh  Informasi Publik  yang  berada  di bawah  penguasaan  Badan  Publik  tidak  termasuk informasi yang dikecualikan.
8.         Pemohon  Informasi  Publik  adalah  warga  negara  dan/atau  badan  hukum  Indonesia  yang mengajukan  permohonan  Informasi  Publik  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9.         Orang  adalah  orang  perseorangan,  kelompok  orang,  badan  hukum,  atau  badan  publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 2
Peraturan ini bertujuan untuk:
a.   memberikan  standar   bagi  Badan  Publik  dalam  melaksanakan  pelayanan  Informasi Publik;
b.   meningkatkan   pelayanan   Informasi   Publik   di   lingkungan   Badan   Publik   untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
c.   menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
d.   menjamin  terwujudnya  tujuan  penyelenggaraan  keterbukaan  informasi  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
BAB II BADAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Badan Publik
Pasal 3
(1)       Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup:
a.   lembaga eksekutif;
b.   lembaga legislatif;
c.   lembaga yudikatif;
d.   badan lain yang  fungsi dan tugas pokoknya  berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
e.   organisasi  non  pemerintah  sepanjang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
f.    partai politik; dan
g.   Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
(2)       Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) antara lain tercantum pada Lampiran I tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3)       Lembaga  atau  badan atau organisasi yang  memenuhi kriteria  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  tetapi  belum  masuk  pada  Lampiran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Bagian Kedua
Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi
Pasal 4
Badan Publik wajib:
a.   menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
b.   membangun dan  mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk  mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
c.   menunjuk  dan  mengangkat  PPID untuk  melaksanakan tugas dan tanggung  jawab serta wewenangnya;
d.   menganggarkan  pembiayaan  secara  memadai  bagi  layanan  Informasi  Publik  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.   menyediakan   sarana   dan   prasarana   layanan   Informasi   Publik,   termasuk   papan pengumuman dan meja  informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
f.    menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
g.   menetapkan  dan  memutakhirkan  secara  berkala  Daftar  Informasi  Publik  atas  seluruh Informasi Publik yang dikelola;
h.   menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
i.    memberikan  tanggapan  atas  keberatan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Informasi  Publik yang mengajukan keberatan;
j.    membuat  dan  mengumumkan  laporan tentang  layanan Informasi Publik  sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
k.   melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  layanan  Informasi  Publik pada instansinya.
Pasal 5
Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam  melaksanakan  tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenangnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan ketersediaan anggaran.
Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID
Pasal 6
PPID  bertanggungjawab di  bidang  layanan  Informasi Publik  yang  meliputi proses  penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
Pasal 7
(1)       PPID  bertanggungjawab  mengkoordinasikan  penyimpanan  dan  pendokumentasian  seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik.
(2)       Dalam   rangka   tanggungjawab   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   PPID   bertugas mengkoordinasikan   pengumpulan   seluruh   Informasi   Publik   secara   fisik   dari   setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
a.   informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.   informasi yang wajib tersedia setiap saat;
c.   informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
(3)       Dalam   rangka   tanggungjawab   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   PPID   bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
(4)       Penyimpanan   Informasi   Publik   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.
Pasal 8
(1)       PPID  bertanggungjawab  mengkoordinasikan  penyediaan  dan  pelayanan  seluruh  Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.
(2)       Dalam   rangka   tanggungjawab   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   PPID   bertugas mengkoordinasikan  penyediaan  dan  pelayanan  Informasi  Publik   melalui  pengumuman dan/atau permohonan.
(3)       Dalam    hal    kewajiban    mengumumkan    Informasi    Publik,    PPID    bertugas    untuk mengkoordinasikan:
a.   pengumuman  Informasi  Publik  melalui  media  yang  secara  efektif  dapat  menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
b.   penyampaian  Informasi  Publik  dalam  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar,  mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
(4)       Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
a.   mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas  informasi  di  berbagai  unit  pelayanan  informasi  untuk  memenuhi  permohonan Informasi Publik;
b.   melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal
19  Undang-Undang   Keterbukaan  Informasi  Publik  sebelum  menyatakan  Informasi Publik tertentu dikecualikan;
c.   menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
d.   menghitamkan    atau    mengaburkan    Informasi    Publik    yang    dikecualikan    beserta
alasannya; dan
e.   mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
(5)       Dalam  hal  terdapat  keberatan  atas  penyediaan  dan  pelayanan  Informasi  Publik,  PPID bertugas   mengkoordinasikan   dan   memastikan   agar       pengajuan   keberatan   diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:
a.   mengkoordinasikan  setiap   unit/satuan  kerja   di  Badan  Publik   dalam  melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b.   memutuskan   suatu   Informasi  Publik   dapat   diakses   publik   atau   tidak   berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b;
c.   menolak  permohonan  Informasi  Publik  secara  tertulis  apabila  Informasi  Publik  yang dimohon  termasuk  informasi  yang  dikecualikan/rahasia  dengan  disertai  alasan  serta pemberitahuan  tentang  hak  dan  tata  cara  bagi  pemohon  untuk  mengajukan  keberatan atas penolakan tersebut; dan
d.   menugaskan  pejabat  fungsional  dan/atau  petugas  informasi  di  bawah  wewenang  dan koordinasinya  untuk  membuat,  memelihara,  dan/atau  memutakhirkan Daftar  Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
Pasal 10
PPID  bertanggung  jawab  kepada  atasan  PPID  dalam  melaksanakan  tugas,  tanggung  jawab,  dan wewenangnya.
BAB III
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Pasal 11
(1)       Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang- kurangnya terdiri atas:
a.   informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
1.   informasi  tentang  kedudukan  atau  domisili  beserta  alamat  lengkap,  ruang  lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
2.   struktur  organisasi,  gambaran  umum  setiap  satuan  kerja,  profil  singkat  pejabat struktural
3.   laporan  harta  kekayaan bagi Pejabat  Negara  yang  wajib  melakukannya  yang  telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
b.   ringkasan  informasi  tentang  program dan/atau  kegiatan  yang  sedang  dijalankan  dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1.   nama program dan kegiatan
2.   penanggungjawab,  pelaksana  program  dan  kegiatan  serta  nomor  telepon  dan/atau alamat  yang dapat dihubungi
3.   target dan/atau capaian program dan kegiatan
4.   jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
5.   anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
6.   agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
7.   informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
8.   informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
9.   informasi   tentang   penerimaan   calon   peserta   didik   pada   Badan   Publik   yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
c.   ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
d.   ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1.   rencana dan laporan realisasi anggaran
2.   neraca
3.   laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  yang  disusun  sesuai  dengan standar akuntansi yang berlaku
4.   daftar aset dan investasi;
e.   ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1.   jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
2.   waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
3.   jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
4.   alasan penolakan permohonan Informasi Publik
f.    informasi  tentang  peraturan,  keputusan,  dan/atau  kebijakan  yang  mengikat  dan/atau berdampak  bagi publik  yang  dikeluarkan oleh Badan Publik  yang  sekurang-kurangnya terdiri atas:
1.   daftar    rancangan    dan    tahap    pembentukan    Peraturan    Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
2.   daftar  Peraturan  Perundang-undangan,  Keputusan,  dan/atau  Kebijakan  yang  telah disahkan atau ditetapkan;
g.   informasi  tentang  hak  dan  tata  cara  memperoleh  Informasi  Publik,  serta  tata  cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
h.   informasi  tentang  tata  cara  pengaduan  penyalahgunaan  wewenang  atau  pelanggaran
yang  dilakukan baik  oleh pejabat  Badan Publik  maupun pihak  yang  mendapatkan  izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
i.    informasi  tentang  pengumuman  pengadaan  barang  dan  jasa  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan terkait;
j.    informasi  tentang  prosedur  peringatan  dini  dan  prosedur  evakuasi  keadaan  darurat  di setiap kantor Badan Publik.
(2)       Pengumuman  secara  berkala  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  selambat- lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.
Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Pasal 12
(1)       Setiap   Badan   Publik   yang   memiliki   kewenangan   atas   suatu   informasi   yang   dapat mengancam  hajat  hidup  orang  banyak  dan  ketertiban  umum  dan/atau  Badan  Publik  yang berwenang  memberikan  izin  dan/atau  melakukan  perjanjian  kerja  dengan  pihak  lain  yang kegiatannya  berpotensi mengancam  hajat  hidup  orang  banyak  dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.
(2)       Informasi   yang   dapat   mengancam   hajat   hidup   orang   banyak   dan   ketertiban   umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a.    informasi  tentang  bencana  alam  seperti  kekeringan,  kebakaran  hutan  karena  faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
b.    informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
c.    bencana  sosial  seperti  kerusuhan  sosial,  konflik  sosial  antar  kelompok  atau  antar komunitas masyarakat dan teror;
d.    informasi  tentang  jenis,  persebaran  dan  daerah  yang  menjadi  sumber  penyakit  yang berpotensi menular;
e.    informasi  tentang  racun  pada  bahan  makanan  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat; dan/atau
f.     informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
(3)       Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a.   potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
b.   pihak-pihak  yang  berpotensi terkena dampak  baik  masyarakat  umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut;
c.   prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
d.   cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
e.   cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
f.    pihak-pihak  yang  wajib  mengumumkan  informasi  yang  dapat  mengancam  hajat  hidup
orang banyak dan ketertiban umum;
g.   tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
h.   upaya-upaya  yang  dilakukan oleh Badan Publik  dan/atau  pihak-pihak  yang  berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
(4)       Badan  Publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mematuhi  pelaksanaan  standar pengumuman  informasi  serta  merta  serta  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (3)   serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.
Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 13
(1)       Setiap  Badan  Publik  wajib  menyediakan  Informasi  Publik  setiap  saat  yang  sekurang- kurangnya terdiri atas:
a.   Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
1.   nomor
2.   ringkasan isi informasi
3.   pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
4.   penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
5.   waktu dan tempat pembuatan informasi
6.   bentuk informasi yang tersedia
7.   jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
b.   informasi  tentang  peraturan,  keputusan  dan/atau  atau  kebijakan  Badan  Publik  yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1.   dokumen  pendukung  seperti  naskah  akademis,   kajian  atau  pertimbangan  yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
2.   masukan-masukan  dari  berbagai  pihak  atas  peraturan,  keputusan  atau  kebijakan tersebut
3.   risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
4.   rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
5.   tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
6.   peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
c.   seluruh   informasi  lengkap   yang   wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara   berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
d.   informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
1.   pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
2.   profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
3.   anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
4.   data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
e.   surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
f.    surat  menyurat  pimpinan  atau  pejabat  Badan  Publik  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsinya;
g.   syarat-syarat  perizinan,  izin  yang  diterbitkan  dan/atau  dikeluarkan  berikut  dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;
h.   data perbendaharaan atau inventaris;
i.    rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
j.    agenda kerja pimpinan satuan kerja;
k.   informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana  layanan  Informasi  Publik  yang  dimiliki  beserta  kondisinya,  sumber  daya manusia  yang  menangani  layanan  Informasi  Publik  beserta  kualifikasinya,  anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
l.    jumlah,  jenis,  dan  gambaran  umum  pelanggaran  yang  ditemukan  dalam  pengawasan internal serta laporan penindakannya;
m.  jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
n.   daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
o.   Informasi  Publik  lain  yang  telah  dinyatakan  terbuka  bagi  masyarakat  berdasarkan mekanisme  keberatan  dan/atau  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
p.   informasi tentang  standar  pengumuman  informasi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal
12  bagi  Badan  Publik  yang  memberikan  izin  dan/atau  melakukan  perjanjian  kerja dengan  pihak  lain  yang  kegiatannya  berpotensi  mengancam  hajat  hidup  orang  banyak dan ketertiban umum;
q.   informasi  dan  kebijakan  yang  disampaikan  pejabat   publik  dalam  pertemuan  yang terbuka untuk umum.
(2)       Daftar  Informasi  Publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdapat  pada  Lampiran  II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali    informasi  yang  dikecualikan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 15
Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Bagian Kedua
Tata Cara Pengecualian Informasi Publik Pasal 16
(1)       PPID  wajib  melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada  Pasal 17  Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
(2)       PPID  yang  melakukan  pengujian  konsekuensi  berdasarkan  alasan  pada  Pasal  17  huruf  j Undang-Undang  Keterbukaan Informasi Publik  wajib  menyebutkan ketentuan yang  secara jelas  dan  tegas  pada  undang-undang  yang  diacu  yang  menyatakan  suatu  informasi  wajib dirahasiakan.
(3)       Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan   ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
(4)       Dalam  melaksanakan  pengujian  konsekuensi,  PPID  dilarang  mempertimbangkan  alasan pengecualian  selain  hal-hal  yang  diatur  dalam  Pasal  17  Undang-Undang  Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 17
(1)        PPID  wajib  menghitamkan  atau  mengaburkan  materi  informasi  yang  dikecualikan  dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
(2)        PPID   tidak   dapat   menjadikan   pengecualian   sebagian   informasi   dalam   suatu   salinan Informasi  Publik  sebagai  alasan  untuk  mengecualikan  akses  publik  terhadap  keseluruhan salinan Informasi Publik.
(3)        Dalam  hal  dilakukan  penghitaman  atau  pengaburan  informasi,  PPID  wajib  memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.
Pasal 18
(1)       Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 .
(2)       Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  wajib  mempertimbangkan  jangka  waktu  pelayanan  informasi  sebagaimana  diatur dalam Peraturan ini.
BAB V
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19
(1)       Setiap  orang  berhak  memperoleh  Informasi  Publik  dengan  cara  melihat  dan  mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
(2)       Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a.   pengumuman Informasi Publik; dan
b.   penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.
Bagian Kedua
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
Pasal 20
(1)       Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2)       Badan   Publik   negara   wajib   mengumumkan   informasi   yang   wajib   disediakan   dan diumumkan  secara  berkala  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  sekurang-kurangnya melalui  situs   resmi  dan  papan  pengumuman   dengan  cara   yang   mudah  diakses   oleh masyarakat.
(3)       Badan  Publik  non  negara  wajib  mengumumkan  informasi  yang  wajib  disediakan  dan diumumkan  secara  berkala  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  11  sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
(4)       Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempergunakan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar,  mudah  dipahami  serta  dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
(5)       Pengumuman  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.
Pasal 21
(1)       Badan Publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.
(2)       Badan  Publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mengumumkan  secara  berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaaan darurat  kepada pihak-pihak  yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat.
(3)       Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:
a.   mengumumkan   prosedur   evakuasi   keadaaan   darurat   kepada   pihak-pihak    yang berpotensi terkena dampak;
b.   menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan informasi keadaan darurat.
Bagian Ketiga
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Pasal 22
Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.
Pasal 23
(1)       Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
(2)       Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
a.   mengisi formulir permohonan; dan
b.   membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
(3)       Dalam  hal  permohonan  diajukan  secara  tidak  tertulis,  PPID  memastikan  permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
(4)       Formulir   permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dan   ayat   (3)   sekurang- kurangnya memuat:
a.   nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
b.   nama;
c.   alamat;
d.   pekerjaan;
e.   nomor telepon/e-mail;
f.    rincian informasi yang dibutuhkan;
g.   tujuan penggunaan informasi;
h.   cara memperoleh informasi; dan
i.    cara mendapatkan salinan informasi.
(5)       Formulir  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  terdapat  pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
Pasal 24
(1)       PPID  wajib  mengkoordinasikan  pencatatan  permohonan  Informasi  Publik  dalam  register permohonan.
(2)       PPID  wajib  memastikan  formulir  permohonan  yang  telah  diberikan  nomor  pendaftaran sebagai  tanda  bukti  permohonan  Informasi  Publik  diserahkan  kepada  Pemohon  Informasi Publik.
(3)       Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat  elektronik atau pemohon datang  langsung,   PPID  wajib  memastikan  diberikannya  nomor   pendaftaran  pada  saat permohonan diterima.
(4)       Dalam  hal  permohonan Informasi  Publik  dilakukan  melalui  surat  atau  faksimili  atau  cara lain  yang  tidak  memungkinkan  bagi  Badan  Publik  untuk  memberikan  nomor  pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor   pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik.
(5)       Nomor   pendaftaran   sebagaimana   pada   ayat   (4)   dapat   diberikan   bersamaan   dengan pengiriman Informasi Publik.
(6)       PPID   wajib   menyimpan   salinan   formulir   permohonan   yang   telah   diberikan   nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.
(7)       Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.   nomor pendaftaran permohonan;
b.   tanggal permohonan;
c.   nama Pemohon Informasi Publik;
d.   alamat;
e.   pekerjaan;
f.    nomor kontak;
g.   Informasi Publik yang diminta;
h.   tujuan penggunaan informasi;
i.    status  informasi  untuk  mencatat  apakah  informasi  sudah  berada  di  bawah  penguasaan Badan Publik atau telah didokumentasikan;
j.    format informasi yang dikuasai;
k.   jenis   permohonan  untuk   mencatat   apakah  Pemohon  Informasi  ingin   melihat   atau mendapatkan salinan informasi;
l.    keputusan  untuk  menerima,  menolak,  atau  menyarankan  ke  Badan  Publik  lain  bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain;
m.  alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;
n.   hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi; dan
o.   biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta.
(8)       Format  register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat  (7) terdapat  pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 25
(1)       Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:
a.    memberikan akses  bagi Pemohon untuk  melihat  Informasi Publik  yang  dibutuhkan di tempat  yang  memadai  untuk  membaca  dan/atau  memeriksa  Informasi  Publik  yang dimohon;
b.    memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
c.    memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.
(2)       Dalam    hal    Pemohon    Informasi    Publik    meminta    salinan    informasi,    PPID    wajib mengkoordinasikan dan memastikan:
a.    Pemohon  Informasi  Publik   memiliki  akses   untuk   melihat   Informasi  Publik   yang dibutuhkan  di  tempat  yang  memadai  untuk  membaca  dan/atau  memeriksa  Informasi Publik yang dimohon;
b.    Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
c.    pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan
d.    pemberian  informasi tentang  tata  cara  mengajukan keberatan  beserta  formulirnya  bila dikehendaki.
(3)       PPID  wajib  memastikan  Pemohon  Informasi  Publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan  (2)  dibantu  dalam  melengkapi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
(4)       PPID  wajib  memastikan  permohonan  Pemohon  Informasi  Publik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  (2)  tercatat  dalam  register  permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 24.
Pasal 26
(1)       PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan Informasi Publik.
(2)       Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
a.   apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
b.   memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
c.   menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya;
d.   bentuk Informasi Publik yang tersedia;
e.   biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon;
f.    waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;
g.   penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan
h.   penjelasan  apabila  informasi  tidak  dapat  diberikan  karena  belum  dikuasai  atau  belum didokumentasikan.
(3)       Dalam  hal  Informasi  Publik  yang  dimohon  diberikan  baik  sebagian  atau  seluruhnya  pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan Informasi Publik yang dimohon.
(4)       Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atau seluruhnya   namun   tidak   disampaikan   pada   saat   permohonan   dilakukan,   PPID   wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan Informasi Publik yang dimohon kepada Pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
(5)       Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis   bersamaaan   dengan   Surat   Keputusan   PPID   tentang   Penolakan   Permohonan Informasi.
(6)       Surat  Keputusan  PPID  tentang  Penolakan  Permohonan  Informasi  oleh  PPID  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
a.   nomor pendaftaran;
b.   nama;
c.   alamat;
d.   pekerjaan;
e.   nomor telepon/email;
f.    informasi yang dibutuhkan;
g.   keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
h.   alasan pengecualian; dan
i.    konsekuensi  yang  diperkirakan  akan  timbul  apabila  informasi  dibuka  dan  diberikan kepada Pemohon Informasi.
(7)       Pemberitahuan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  Informasi  Publik  yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(8)       Dalam  hal  permohonan  informasi  tidak  disampaikan  secara  langsung  atau  melalui  surat elektronik, nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis.
(9)       Dalam   hal   PPID   belum   menguasai   atau   mendokumentasikan   Informasi   Publik   yang dimohon  dan/atau  belum  dapat  memutuskan  apakah    informasi  yang  dimohon  termasuk Informasi    Publik    yang    dikecualikan,    PPID    memberitahukan    perpanjangan    waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
(10)     Perpanjangan sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (9)  beserta  penyampaian Informasi Publik yang  dimohon  dilakukan  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  jangka  waktu pemberitahuan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  dan tidak  dapat  diperpanjang lagi.
(11)     Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(12)     Format  Surat  Keputusan  PPID  tentang  Penolakan  Permohonan  Informasi  sebagaimana dimaksud pada ayat  (6) terdapat  pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 27
(1).      Badan  publik  mengenakan  biaya  untuk  mendapatkan  salinan  Informasi  Publik  seringan mungkin.
(2).      Badan  Publik  menetapkan  standar  biaya  perolehan  salinan  Informasi  Publik  yang  terdiri atas:
a.   biaya penyalinan Informasi Publik;
b.   biaya pengiriman Informasi Publik; dan
c.   biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga.
(3).      Standar  biaya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan
standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.
(4)       Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam   surat   keputusan   Pimpinan   Badan   Publik   setelah   mendapatkan   masukan   dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 28
(1).      Badan Publik  menetapkan tata  cara  pembayaran biaya  perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2).      Tata  cara pembayaran  biaya  perolehan Informasi Publik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat
(1) adalah:
a.   dibayarkan secara langsung kepada badan publik di mana permohonan dilakukan; atau
b.   dibayarkan  melalui  rekening  resmi  Badan  Publik  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
(3).      Dalam  hal  pembayaran  secara  langsung,  Badan  Publik  wajib  memberikan  tanda  bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.
(4).      Badan  Publik  wajib  mengumumkan  biaya  dan  tata  cara  pembayaran  perolehan  salinan Informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman Informasi Publik secara berkala.
Bagian Keempat
Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Pasal 29
Badan  Publik  mengatur  lebih  lanjut  maklumat  pelayanan  Informasi  Publik  berdasarkan  standar layanan dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
BAB VI
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan
Pasal 30
(1)       Pemohon  Informasi Publik  berhak  mengajukan  keberatan  dalam  hal ditemukannya  alasan sebagai berikut:
a.   penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
b.   tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
c.   tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
d.   permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e.   tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f.    pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g.   penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
(2)       Pengajuan  keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditujukan  kepada  atasan  PPID melalui PPID.
(3)       Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) dapat  dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
Pasal 31
(1)       Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
(2)       Badan   Publik   dapat   menggunakan   sarana   komunikasi   yang   efektif   dalam   menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
Bagian Kedua
Registrasi Keberatan
Pasal 32
(1)       Pengajuan  keberatan  dilakukan  dengan  cara  mengisi  formulir  keberatan  yang  disediakan oleh Badan Publik.
(2)       Dalam  hal  pengajuan  keberatan  disampaikan  secara  tidak  tertulis,  PPID  wajib  membantu Pemohon  Informasi  Publik  yang  mengajukan  keberatan  atau  pihak  yang  menerima  kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
(3)       Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.   nomor registrasi pengajuan keberatan;
b.   nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
c.   tujuan penggunaan Informasi Publik;
d.   identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
e.   identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila ada;
f.    alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
g.   kasus posisi permohonan Informasi Publik;
h.   waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
i.    nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; dan
j.    nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.
(4)       PPID  wajib  memberikan  salinan  formulir  keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda
terima pengajuan keberatan.
(5)       Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(6)       Format  formulir  keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  berlaku  pula  dalam  hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.
Pasal 33
(1)       PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.
(2)       Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.   nomor registrasi pengajuan keberatan;
b.   tanggal diterimanya keberatan;
c.   identitas   lengkap  Pemohon  Informasi  Publik  dan/atau  kuasanya   yang   mengajukan keberatan;
d.   nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
e.   informasi Publik yang diminta;
f.    tujuan penggunaan informasi;
g.   alasan  pengajuan  keberatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
h.   keputusan Atasan PPID;
i.    hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
j.    nama dan posisi atasan PPID; dan
k.   tanggapan Pemohon Informasi.
(3)       Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 34
(1)       Atasan   PPID   wajib   memberikan   tanggapan   dalam   bentuk   keputusan   tertulis   yang disampaikan  kepada  Pemohon  Informasi  Publik  yang  mengajukan  keberatan  atau  pihak yang  menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)  hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
(2)       Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.   Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b.   Nomor surat tanggapan atas keberatan;
c.   Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;
d.   Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
e.   Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
(3)       PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.
Pasal 35
(1)       Pemohon  Informasi  Publik  yang  mengajukan  keberatan  atau  pihak  yang  menerima  kuasa yang   tidak   puas   dengan   keputusan   atasan   PPID   berhak   mengajukan   permohonan penyelesaian  sengketa  Informasi  Publik  kepada  Komisi  Informasi  selambat-lambatnya  14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.
(2)       Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi mengenai penyelesaian sengketa informasi.
BAB VII
LAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Laporan Pasal 36
(1)        Badan   Publik   wajib   membuat   dan   menyediakan   laporan   layanan   Informasi   Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
(2)        Salinan   laporan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   disampaikan     kepada   Komisi Informasi.
(3)       Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a.   gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
b.   gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
1.   sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya
2.   sumber   daya   manusia   yang   menangani   pelayanan   Informasi   Publik   beserta kualifikasinya
3.   anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;
c.   rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:
1.  jumlah permohonan Informasi Publik
2.  waktu   yang   diperlukan  dalam   memenuhi  setiap   permohonan  Informasi  Publik dengan klasifikasi tertentu
3.  jumlah   permohonan   Informasi   Publik   yang   dikabulkan   baik   sebagian   atau seluruhnya, dan
4.  jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
d.   rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1.   jumlah keberatan yang diterima;
2.   tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik
3.   jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang
4.   hasil  mediasi dan/atau  keputusan  ajudikasi  Komisi Informasi  yang  berwenang  dan pelaksanaanya oleh badan publik
5.   jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
6.   hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
e.   kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
f.    rekomendasi   dan   rencana   tindak   lanjut   untuk   meningkatkan   kualitas   pelayanan informasi.
(4)       Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam  bentuk:
a.   ringkasan  mengenai  gambaran  umum  pelaksanaan  layanan  Informasi  Publik  masing- masing Badan Publik; dan
b.   laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik.
(5)       Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
(6)       Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penyampaian  laporan  diatur  dengan  peraturan Komisi Informasi.
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 37
(1)       Komisi  Informasi  dapat  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  layanan  Informasi  Publik  oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)       Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik.
BAB VIII
PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 38
(1)       Badan  Publik  wajib  membuat  peraturan  mengenai  standar  prosedur  operasional  layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem  informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
(2)       Peraturan  mengenai  standar  prosedur  operasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
a.   kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;
b.   kejelasan  tentang  orang  yang  ditunjuk  sebagai  pejabat  fungsional  dan/atau  petugas informasi apabila diperlukan;
c.   kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;
d.   kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab  mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang  diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
e.   standar  layanan  Informasi  Publik  serta  tata  cara  pengelolaan  keberatan  di  lingkungan internal Badan Publik; dan
f.    tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik.
Pasal 39
(1)      Badan  Publik  dapat  meminta  masukan  kepada  Komisi  Informasi  mengenai  rancangan peraturan  mengenai  standar  prosedur  operasional  layanan  Informasi  Publik  yang  telah disusun.
(2)      Komisi Informasi dapat memberikan masukan atas rancangan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)      Masukan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  dapat  dijadikan  dasar  bagi  Badan Publik  sebagai  alasan  pembenar  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  Informasi  Publik  di Komisi Informasi.
(4)      Masukan yang diberikan oleh Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi   independensi   Komisi   Informasi   dalam   memutus   penyelesaian   sengketa Informasi Publik.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
(1)      Permohonan Informasi Publik  yang  masih dalam proses pelayanan pada saat  Peraturan ini mulai  berlaku,  diberlakukan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang telah berlaku sebelumnya.
(2)      Sengketa Informasi Publik yang terjadi sebelum Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  berlaku sebelumnya.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Pada  saat  Peraturan  ini  mulai  berlaku,  peraturan  mengenai  standar  prosedur  operasional  dalam layanan  Informasi  Publik  yang  dibentuk  oleh  Badan  Publik  dinyatakan  masih  tetap  berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
Pasal 42
Pada  saat  Peraturan  ini  berlaku,  dalam  hal  belum terbentuk  PPID,  PPID  dilaksanakan  sementara oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi.
Pasal 43
(1)       Dalam  hal  Komisi  Informasi  Propinsi  dan/atau  Komisi  Informasi  Kabupaten/Kota  belum terbentuk,  penyampaian  salinan  laporan  layanan  Informasi  Publik  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.
(2)       Dalam  hal  Komisi  Informasi  Propinsi  dan/atau  Komisi  Informasi  Kabupaten/Kota  belum terbentuk, evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.
Pasal 44
Kewajiban  untuk  membuat   peraturan  mengenai  standar   prosedur  operasional  dalam  layanan Informasi Publik sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
Pasal 45
Komisi  Informasi  melakukan  peninjauan  kembali  dan  evaluasi  Peraturan  ini  selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan.
UNTUK MENDOWNLOAD FORM RIGISTER INFORMASI PUBLIK SILAHKAN KLIK LINK LAMPIRAN DI BAWAH 



 Download Attachment
Share :