Renstra 2017 - 2018


 

                                                         

 

 

RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2017-2022

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B)

Jln. Syech  Nawawi Al Banthani, Palima, Curug Serang, Tlp/Fax  (0254) 8480015

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan

BAB 1

  1. LATAR BELAKANG

 

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, Keluarga hingga peorangan.  Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.  Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing produk, dengan memanfaatkan keunggulan komperatif dan kompetitif dan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, sehingga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, mulai dari Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan Nasional maupun Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya   daerah   dapat   berjalan   lancar,   efisien,  berkeadilan  dan bertanggungjawab.

Memperhatikan hal tersebut diatas, perangkat daerah mempunyai kewajiban dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1) bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” dan Ayat (2) “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka  pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”.  Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 (Bab 1, Pasal 1, Ayat 13) bahwa Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasar kerangka tersebut, Dinas Ketahanan Pangan  sebagai salah satu OPD di Provinsi Banten, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, dengan fungsi dan kewenangan antara lain : 1) Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah  provinsi; 2) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi; 4) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang  tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 5)  Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi; 6) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan  provinsi dan kabupaten/kota; 7) Penanganan kerawanan pangan provinsi; 8) Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan 9) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022.  Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengacu pada  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang   Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mempedomani  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022. Pada Peraturan Perundang-undangan tersebut diwajibkan bahwa setiap OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pokok Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. LANDASAN HUKUM

 

Renstra Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4010);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
  11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
  19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/HK.140/4/2105 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 7);
  27. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
  28. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9);
  29. Keputusan Gubernur Nomor 521.05/Kep.539-Huk/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi  Jejaring Keamanan Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Banten;
  30. Keputusan Gubernur Nomor 535.05/Kep.277-Huk/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan Provinsi Banten;

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan dengan  maksud untuk menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten bersama masyarakat dan stakeholders lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan selama periode tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

  1. Termuatnya informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
  2. Teridentifikasinya kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten;
  3. Terumuskannya  strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten tahun 2017-2022;
  4. Terumuskannya rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten tahun 2017-2022.

 

  1. SISTEMATIKA PENULISAN

 

Renstra Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

 

Bab ini menyajikan tentang : latar belakang; landasan hukum;  maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten 2017-2022.

 

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

Bab ini menyajikan tentang : 1) Tugas, fungsi dan struktur organisasi; 2) Sumber daya aparatur, asset/sarana/prasarana dan unit pelayanan lembaga; 3) Kinerja pelayanan perangkat daerah berdasar Renstra periode 2012-2017; 4) Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

 

 

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

 

Bab ini menyajikan tentang : 1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Katahanan Pangan Provinsi Banten;  2) Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; 3) Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah; 4) Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan 5) Penentuan isu-isu strategis.

 

 

 

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

Bab ini menyajikan tentang : 1) rumusan pernyataan visi, misi perangkat daerah; 2) rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah; 3) rumusan pernyataan strategi dan kebijakan yang diharapkan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten tahun  2017-2022.

 

 

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 

Bab ini menyajikan tentang : 1) rumusan pernyataan visi, misi perangkat daerah; 2) rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah; 3) rumusan pernyataan strategi dan kebijakan yang diharapkan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten tahun  2017-2022.

 

 

BAB VI

RENCANA  PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

 

Bab ini menyajikan tentang : rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten tahun 2017-2022.

 

 

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

 

Bab ini mengungkapkan tentang indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi Banten tahun 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022.

BAB VIII

PENUTUP

 

 

 

Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

BAB 2

 
  1. Tugas,  Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipelogi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Pergub No. 8/2016, Paragraf 20, Pasal 116, ayat 1 dan 2). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi (Pergub No. 83/2016 Pasal 117).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

  1. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah  provinsi;
  2. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  3. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
  4. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang  tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  5. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi;
  6. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan  provinsi dan kabupaten/kota;
  7. Penanganan kerawanan pangan provinsi;
  8. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  9. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota; dan
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

  1. Merumuskan rencana operasional Dinas Ketahanan Pangan ;
  2. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku ;
  3. Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir ;
  4. Merumuskan, mengorganisasi, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan, sesuai dengan bidang tugasnya ;
  5. Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan ;
  6. Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas/badan/biro dengan unit kerja terkait ;
  7. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan ;
  8. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas ;
  9. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya ;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Paragraf 20, Pasal 119) adalah sebagai berikut:

a.     Kepala Dinas;

b.     Sekretaris, membawahkan :

1.    Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

2.    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c.     Kepala Bidang Penyelenggaran Ketahanan Pangan, membawahkan :

1.    Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;

2.    Kepala Seksi Sumberdaya Pangan;

                                                                                                                                            

3.    Kepala Seksi Kerawanan Pangan.

d.     Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan, membawahkan :

1.    Kepala Seksi Harga Pangan;

2.    Kepala Seksi Cadangan Pangan;

3.    Kepala Seksi Distribusi Pangan.

e.     Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:

1.    Kepala Seksi Konsumsi Pangan;

2.    Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

3.    Kepala Seksi Pengawasan Pangan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Jabatan Fungsional

 

  1. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah melaksanakan SOTK menurut Perda Nomor 8 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia/aparatur dan sumber daya aset/modal.  Sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebanyak 86 orang.  Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 69,77% atau 60 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 30,23% atau 26 orang berstatus non PNS. Jumlah dan distribusi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menurut status dan golongan dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.1. Jumlah dan Distribusi Pegawai

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Status dan Golongan

(Per 31 Mei 2017)

 

NO

STATUS

GOLONGAN

JUMLAH

(%)

I

II

III

IV

1.

Pegawai Negeri Sipil

0

14

37

9

60

69,77

2.

Pegawai Non PNS

0

0

0

0

26

30,23

JUMLAH

0

14

37

9

86

100,00

 

 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2017

Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (60 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 37 orang (61,67%).  Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 9 orang (15,00%). Sedangkan golongan II berjumlah 14 orang (23,33%).   Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Mei 2017 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 42 orang dari jumlah total PNS 60 orang atau 70,00%, D3 sebanyak 9 orang atau 15,00% dan SMU/SMA sebanyak 9 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sudah memadai.  Secara keseluruhan (PNS dan TKS) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai, komposisi pegawai tamatan SLTA sebanyak 25 orang (29,07%), kualifikasi DIII/Akademi sebanyak 11 orang (12,79%), dan lulusan S1 sebanyak 37 orang (43,02%), sedangkan pegawai lulusan S2 sebanyak 12 orang (13,95%) dan S3 sebanyak 1 orang orang atau 1,16%. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan kondisi distribusi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menurut tingkat serta tingkat pendidikannya dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 2.2. Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan

(Per 31 Mei 2017)

 

NO

STRUKTUR JABATAN

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

SLTA

D1

D2

D3

S1

S2

S3

1.

Kepala Dinas

-

-

-

-

-

-

1

1

2.

Sekretars/Kepala

Bidang

-

-

-

-

1

3

-

4

3.

Kepala Seksi/

Sub Bidang

-

-

-

-

5

5

-

10

4.

Pelaksana

9

-

-

9

22

5

-

45

5.

Pegawai Non PNS

16

-

-

2

8

-

-

26

JUMLAH

25

-

-

11

36

13

1

86

PERSENTASE (%)

29,07

-

-

12,79

41,86

15,12

1,16

100

 

 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2017

Data tersebut adalah kondisi sumberdaya aparatur per 31 Mei 2017, yaitu kondisi sebelum adanya penambahan pejabat/pegawai struktural untuk mengisi Susunan Organisasi Perangkat Daerah  berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut nomenklature Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut diikuti dengan adanya perubahan susunan organisasi dan pengurangan tugas, fungsi dan sumberdaya aparatur.

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup tinggi, namun jika meninjau komposisi pegawai pada instansi saat ini, khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum memenuhi kondisi yang diharapkan. Adapun komposisi pegawai berdasar kuantitas dan kualitas pegawai sesuai kondisi saat ini (Per 31 Mei 2017) dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.3. Kondisi Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah, Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

(Per 31 Mei 2017)

 

NO

STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN

KONDISI SAAT INI

PNS

STATUS

PENDIDIKAN

1.

Kepala Dinas

1

PNS

S3 

2.

Sekretaris

1

PNS

S2/ Hukum

 

·   Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

 

 

 

 

§ Kepala Sub Bagian

0

 

 

 

§ Pelaksana

12

PNS

S2 = 2, S1 = 6, D3 = 3, SMU = 1

 

 

3

TKS

S1 = 3

 

·   Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

 

 

 

 

§ Kepala Sub Bagian

1

PNS

S1 /Ekonomi

 

§ Pelaksana

7

PNS

S1= 5, SMU = 2 orang

 

 

15

TKS

S1=2 orang, SMU =13 orang

3.

Kepala Bidang  Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

1

PNS

S2/Manajemen

 

·   Seksi Ketersediaan Pangan

 

 

 

 

§ Kepala Seksi

1

PNS

S2

 

§ Pelaksana

3

PNS

S1 = 2, SMU = 1

 

 

1

TKS

SMU = 1

 

·   Seksi Sumberdaya Pangan

 

 

 

 

§ Kepala Seksi

1

PNS

S1 = Kesehatan Masyarakat

 

§ Pelaksana

3

PNS

S1 = 1, SMU = 2

 

·   Seksi Kerawanan Pangan

 

 

 

 

§ Kepala Seksi

1

PNS

S1 = Pertanian

 

§ Pelaksana

3

PNS

S1 =2, SMU = 1

 

 

1

TKS

D3 = 1

4.

Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan

1

PNS

S1 = Pemerintahan

 

·   Seksi Harga Pangan

 

 

 

 

§ Kepala Seksi

1

PNS

S2

 

§ Pelaksana

2

PNS

S2 = 1 D3 = 1

 

 

1

TKS

SMU

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

·   Seksi Cadangan Pangan

     

 

§ Kepala Seksi

1

PNS

S1

 

§ Pelaksana

3

PNS

S1 = 1, D3 = 1, SMU = 1

   

1

TKS

S1 = 1

 

·   Seksi Distribusi Pangan

 

 

 

 

§ Kepala Seksi

1

PNS

S2

 

§ Pelaksana

5

PNS

S2 = 2, S1 = 2, D3 = 1

 

 

2

TKS

D3 = 1, S1 = 1

 

 

 

 

 

5.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1

PNS

S2 = Manajemen Kesmas

 

·   Seksi Konsumsi Pangan

 

 

 

 

§ Kepala Seksi

1

PNS

S2

 

§ Pelaksana

1

PNS

D3 = 1

 

 

1

TKS

SMU = 1

 

·   Seksi Penganekaragaman Konsumsi  

    Pangan

 

 

 

 

§ Kepala Seksi

1

PNS

S1

 

§ Pelaksana

3

PNS

S1 = 2, D3 = 1

 

 

1

TKS

S1 = 1

 

·   Seksi Pengawasan Pangan

 

 

 

 

§ Kepala Seksi

1

PNS

S2

 

§ Pelaksana

3

PNS

S1 =1 D3 = 1, SMU = 1

 

 

 

 

 

JUMLAH

86

 

 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten,  2017

Secara umum kondisi daya dukung sarana dan prasarana penunjang operasional pada dinas Ketahanan Pangan relatif memadai, sehingga cukup membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga tercapainya kelancaran dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan, dan pengendalian.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Berikut ini adalah rekapitulasi barang dan inventaris Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang tercatat pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4. Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah

pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

(Per 31 Mei 2017)

No

Nama/ Jenis Barang

Jumlah Barang

Kondisi  Barang

 

Baik

Kurang Baik

 
 

1

Minibus (roda empat)

16

16

-

 

2

Minibus Carry (roda empat)

1

1

-

 

3

Daihatsu Grand Max (roda empat)

1

1

-

 

4

Honda Win (roda dua)

2

-

2

 

5

Honda Supra (roda dua)

1

-

1

 

6

Yamaha Yupiter MX (roda dua)

1

1

-

 

7

Honda Vario (roda dua)

12

12

-

 

8

Mesin ketik manual

1

-

1

 

9

Mesin ketik elektrik

2

2

-

 

10

Lemari besi 2 pintu

12

12

-

 

11

Filling Besi/Metal

10

10

-

 

12

Brankas

3

3

-

 

13

Lemari sorok

1

1

-

 

14

Papan Nama Instansi

1

-

1

 

15

Mesin Absensi

2

1

1

 

16

Meja Rapat

3

3

-

 

17

Sofa

2

2

 

 

18

Lemari Es

1

1

-

 

19

AC Split

17

15

2

 

20

Televisi

2

2

-

 

21

Wireless

3

-

3

 

22

Camera Video

5

3

2

 

23

Dispenser

10

5

5

 

24

Handy Cam

3

1

2

 

25

PC Unit

28

19

9

 

26

Laptop

21

16

5

 

27

Notebook

7

4

3

 

28

Printer

35

25

10

 

29

Servers

3

-

3

 

30

Peralatan Jaringan Lain-lain

1

-

1

 

31

Meja Kerja Pejabat Ess. II

2

2

-

 

32

Kursi Kerja Pejabat Ess. II

2

2

-

 

33

Lemari Buku untuk Ess. II

2

2

-

 

34

Lemari arsip untuk arsip dinamis

10

10

-

 

35

Buffet kayu

1

1

-

 

36

Buffet kaca

2

2

-

 

37

Proyector + attachment

7

7

-

 

38

Camera electronic

6

6

-

 

39

Facsimile

1

1

-

 

40

White board

6

6

-

 

41

Kursi besi/metal

30

15

15

 

42

Kursi putar

30

20

10

 

43

Meja kerja pejabat Ess. III

5

5

-

 

44

Meja kerja pejabat Ess. IV

5

5

-

 

45

Meja kerja pegawai non struktural

42

42

-

 

46

Kursi kerja pegawai non struktural

42

42

-

 

47

Rak peralatan

2

2

-

 

48

Pesawat telephone

5

5

-

 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2017

 

Sampai dengan Mei 2017, kondisi prasarana dan sarana pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Sedangkan sarana dan prasarana kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten statusnya adalah pinjam pakai pada Balai Budaya Provinsi Banten. Mengingat kondisi tersebut, maka perlu adanya percepatan dukungan bagi pembangunan gedung/kantor yang layak dan representatif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

 

  1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

 

 

Untuk periode 2012-2016 Dinas Ketahanan Pangan (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) Provinsi Banten sebagai lembaga penyelenggara urusan Pemerintahan Provinsi di bidang urusan pangan dan penyuluhan mempunyai fungsi sebagai inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelenggaraan ketahanan pangan dan penyuluhan di Banten sesuai arah kebijakan, strategis dan sasaran ketahan pangan dan penyuluhan.

Sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di   bidang   ketahanan   pangan,   Kementerian   Pertanian   telah  menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan bagi Pemerintah Provinsi terdiri atas 4 (empat)  jenis pelayanan dasar berikut :

a.Ketersediaan dan Cadangan Pangan, dengan Idikator Penguatan cadangan pangan sebesar 60%.

Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan  pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.

Definisi Operasional :

Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras dan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras;

b.Distribusi dan Akses Pangan, dengan indikator Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah sebesar 100%.

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan  dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi  maupun  kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi  pangan.

Definisi Operasional :

Tersedianya data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.

c.Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80%.

Penganekaragaman pangan dan keamanan pangan :

  • Penganekaragaman pangan dengan indikator pola pangan harapan (PPH sebesar 85,7 Tahun 2016)
  • Keamanan pangan dengan indikator bahan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diperiksa 90% aman dikonsumsi pada tahun 2016.

Definisi Operasional :

  1. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumberdaya pangan lokal :
    •  Memenuhi pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
    •  Mengembangkan usaha pangan dan/atau
    •  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  2. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Dalam pengawasan terhadap peredaran produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) telah diatur melalui peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.1/10/2008 tentang syarat dan tatacara pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat. Peredaran pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan mutunya, meningkatkan daya saing produk pangan  segar serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran produk pangan segar.   Untuk memberikan jaminan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) telah diterbitkan SK Gubernur Banten Nomor : 520/Kep.129-Huk/2016 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) adalah institusi atau unit kerja dilingkup pemerintah daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian, adapun ruang lingupnya meliputi :

  1. Sertifikasi prima 2 dan 3;
  2. Sertifikasi Good Handling Practice (GHP) dan Good Manufacturing Practice (GMP);
  3. Registrasi rumah pengemasan;
  4. Registrasi pangan segar asal tumbuhan;
  5. Registrasi unit pengolahan fermentasi biji kakao.

Adapun sertifikasi yang diterbitkan adalah :

  • Prima 2 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
  • Prima 3 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

d.Penanganan Kerawanan Pangan, dengan indikator Penanganan daerah rawan pangan sebesar 60%.

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan faktor penyebabnya kerawanan pangan dibagi menjadi dua yaitu Rawan Pangan Kronis dan Transien

Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan pada suatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani.

Adapun Pencegahan rawan pangan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan sebagai berikut :

  1. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :
    1. Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi
    2. Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan.
    3. Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi).
  2. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3-5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program
  3. Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:
    1. Penduduk sangat rawan      < 70% AKG
    2. Penduduk pangan resiko sedang     < 70% - 89,9% AKG
    3. Penduduk tahan pangan      > 89,9% AKG

Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten terhadap  Standar Pelayanan Minimal sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

 

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2016

 

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target SPM (2015)

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Rensta Perangkat Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Ratio Capaian (%) Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Penguatan Cadangan Pangan (% dan ton)

          60

            200

 

       200,00

       200,00

       200,00

       200,00

       200,00

       224,05

       116,23

       257,05

       110,65

       110,65

       112,03

         58,12

       128,53

         55,33

               55,33 

2

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)

            100

            100

 

       100,00

       100,00

       100,00

       100,00

       100,00

         81,58

         79,97

         85,69

         87,29

         83,33

81,58

79,97

85,69

87,29

83,33

3

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)

              80

              90

 

         90,00

         90,00

         90,00

         90,00

         90,00

         90,00

         90,00

         90,00

         90.00

         90,00

         100,00

         100,00

         100,00

         100,00

               100,00

4

Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)

              60

              70

 

         20,00

         38,00

         57,00

         68,00

         80,00

         19,23

         23,81

         31,25

         50,00

 

60,00

 

27,47

 

34,01

 

44,64

 

71,43

               85,71  

 

Realisasi capaian indikator kinerja Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2016 sebesar 55,3 %, (sebesar 110,65 Ton Beras) sehingga rasio capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 55,3 %. Realisasi capaian pada Indikator Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2016 berdasarkan SPM sebesar 60% atau sebesar 120 Ton beras dari total sebesar 200 ton beras (setara beras) atau hanya tercapai 92,20% dari target SPM. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang tersisa sebesar 110,65  ton beras, yang tersimpan di Gudang BULOG dan LDPM. CPPD dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan transien maupun kerawaanan pangan kronis di masyarakat.

Target Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan dengan target SPM dan target OPD sebesar 100%, pada Tahun 2016 baru mencapai 83,33% karena dari ketiga komponen Informasi tersebut, baru tersedia Informasi Pasokan dan Harga Pangan.

Capaian indikator kinerja Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, selama periode lima tahun (2012-2017) telah tercapai 100% dari target 90% Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang  ada diperedaran aman  dikonsumsi oleh masyarakat.  Hal ini didasarkan atas keberhasilan Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Banten dibentuk sejak Tahun 2009, melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 501/Kep.415-Huk/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Banten, dan yang terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur No. 521/Kep.129-Huk/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang OKKPD Provinsi Banten, dengan tugas pelayanan terdiri dari :

  • Memberikan sertifikat kepada pelaku usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu seperti Sertifikat Prima 2 dan Prima 3, GAP (Good Agricultural Practice), GHP (Good Handling Practice), GMP (Good Manufacturing Practice)
  • Melakukan audit dalam rangka registrasi pangan hasil pertanian dan melaporkannya ke OKKP-P
  • Pelayanan registrasi produk pangan segar hasil pertanian
  • Melakukan pengawasan pangan hasil pertanian pada pelaku usaha.

 

Adapun fungsi pelayanan OKKPD Provinsi Banten yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir (2012-2016) antara lain:

Tahun

Target (sampel)

Realisai (sampel)

%

Sampel yang bebas residu pestisida

Keterangan

2012

2

2

100

2

sertifikat prima 3 diberikan pada 2 Poktan PSAT

2013

3

0

0

0

Proses reversifikasi OKKPD oleh OKKP Pusat

2014

4

0

0

0

Proses reversifikasi OKKPD oleh OKKP Pusat

2015

5

9

180

9

Proses reversifikasi OKKPD oleh OKKP Pusat

2016

6

23

383,33

23

No Register (ijin produk dalam/PD) diberikan kepada 9 poktan dan 3 perusahaan

124

124

100

103

Hasil uji rapid test kit dan laboratorium untuk pangan beredar dalam rangka monev dan embinaan

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas.

 

Tabel 2.6

 

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

No

Uraian

Anggaran Pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-

Ket

2012

 2013

2014

2015

2016

2012

 2013

2014

2015

2016

1

 2

3

4

5

 Rp.

 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

 Rp.

 Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

 %

 %

 %

 %

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

    3.783.000.000

    4.378.000.000

    6.523.000.000

    7.832.000.000

    9.035.000.000

    3.719.313.417

    4.184.954.515

  6.386.610.436

    7.594.243.445

  8.962.089.949

  98,32

95,59

  97,91

 96,96

  99,19

BKPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

BELANJA LANGSUNG

    4.500.000.000

  11.500.000.000

  23.200.000.000

  34.549.360.000

  25.916.878.600

    4.328.842.332

  11.111.802.978

22.533.874.136

  29.562.174.064

24.542.265.023

  96,20

96,62

 97,13

 85,57

 94,70

 

 

URUSAN WAJIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

       405.268.100

       455.000.000

       785.000.000

    1.200.000.000

       898.030.000

       397.097.100

       364.792.610

     765.000.208

    1.033.775.250

     875.227.601

  97,98

80,17

 97,45

 86,15

  97,46

 

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

         75.000.000

       125.000.000

       225.000.000

       350.000.000

       174.000.000

         75.000.000

       118.525.310

     223.223.708

       294.160.500

     165.587.501

100,00

94,82

 99,21

 84,05

  95,17

BKPP

2

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

       330.268.100

       330.000.000

       560.000.000

       750.000.000

       675.940.000

       322.097.100

       246.267.300

     541.776.500

       639.664.750

     663.800.100

  97,53

74,63

 96,75

  85,29

  98,20

BKPP

3

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan UPTB Cadangan Pangan

                         -

                         -

                         -

       100.000.000

         48.090.000

                         -

                         -

                         -

         99.950.000

       45.840.000

           -

       -

         -

  99,95

  95,32

BKPP

B

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

       957.530.000

    1.685.000.000

    2.854.000.000

    5.237.000.000

    3.929.896.100

       941.694.182

    1.572.719.320

  2.755.684.120

    4.214.779.341

  3.761.216.879

  98,35

93,34

 96,56

  80,48

  95,71

 

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

       311.124.000

       553.550.000

    1.272.300.000

    1.660.000.000

       803.339.500

       301.239.000

       530.674.000

  1.219.210.000

    1.163.571.500

     803.339.500

  96,82

95,87

 95,83

  70,09

 100,00

BKPP

2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

       175.650.000

       406.450.000

       498.200.000

    1.100.000.000

       798.280.800

       174.394.750

       386.000.000

     469.089.218

       768.812.500

     783.172.100

  99,29

94,97

 94,16

  69,89

  98,11

BKPP

3

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

       470.756.000

       350.000.000

       908.500.000

    1.604.810.000

    1.370.075.800

       466.060.432

       295.405.320

     894.009.902

    1.458.530.484

  1.270.426.953

  99,00

84,40

 98,41

 90,88

  92,73

BKPP

4

Peningkatan Kapasitas Aparatur

                         -

       100.000.000

       175.000.000

       497.000.000

       362.200.000

                         -

         96.840.000

     173.375.000

       448.676.500

     353.884.000

           -

96,84

 99,07

 90,28

  97,70

BKPP

5

Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah

                         -

       275.000.000

                         -

       375.190.000

       368.000.000

                         -

       263.800.000

                       -

       375.188.357

     367.988.326

           -

95,93

           -

  100,00

  100,00

BKPP

6

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTB Balai Cadangan Pangan

                         -

                         -

                         -

                         -

       155.500.000

                         -

                         -

                        -

                         -

     109.930.000

           -

       -

           -

           -

    70,69

BKPP

7

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTB Balai Cadangan Pangan

                         -

                         -

                         -

                         -

         72.500.000

                         -

                         -

                        -

                         -

       72.476.000

           -

       -

           -

           -

    99,97

BKPP

 

URUSAN WAJIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketahanan Pangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

    3.085.470.000

    2.760.000.000

    7.725.000.000

  13.060.210.000

    8.390.882.500

    2.938.319.200

    2.660.504.508

  7.524.425.558

  11.227.222.573

  7.936.908.468

 95,23

96,40

 97,40

  85,97

  94,59

 

1

Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan

       224.343.000

       320.000.000

       775.000.000

    1.325.000.000

       644.362.000

       184.011.000

       308.800.000

     748.183.000

       937.964.400

     593.167.360

  82,02

96,50

 96,54

  70,79

  92,05

BKPP

2

Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan

       843.627.000

       240.000.000

       725.000.000

    1.100.000.000

       633.025.500

       834.442.500

       216.496.700

     664.120.493

       923.531.462

     565.078.093

  98,91

90,21

 91,60

  83,96

  89,27

BKPP

3

Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi Pangan

       320.000.000

                         -

                         -

                         -

                         -

       319.200.000

                         -

                       -

                         -

                       -

  99,75

       -

        -

           -

           -

BKPP

4

Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan

                         -

       500.000.000

    1.200.000.000

    2.250.000.000

       758.217.500

                         -

       497.160.558

  1.135.861.515

    2.181.757.911

     747.571.050

           -

99,43

  94,66

  96,97

  98,60

BKPP

5

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan

       342.000.000

       300.000.000

    1.900.000.000

    2.646.860.000

    2.294.453.000

       340.920.000

       270.831.250

  1.886.507.580

    2.404.733.720

  2.189.019.865

  99,68

90,28

  99,29

  90,85

  95,40

BKPP

6

Pengendalian Program Bantuan Raskin

                         -

       200.000.000

       400.000.000

       750.000.000

       439.996.000

                         -

       192.592.000

     399.490.000

       627.750.250

     404.953.600

           -

96,30

  99,87

  83,70

  92,04

BKPP

7

Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan

       440.500.000

       350.000.000

       700.000.000

    1.351.000.000

    1.180.178.000

       429.696.800

       349.584.000

     685.680.000

       991.452.000

  1.140.879.700

 97,55

99,88

  97,95

  73,39

  96,67

BKPP

8

Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

       475.000.000

       400.000.000

    1.100.000.000

    1.915.000.000

    1.212.000.000

       465.360.900

       393.140.000

  1.096.060.000

    1.908.630.000

  1.204.576.000

  97,97

98,29

  99,64

  99,67

  99,39

BKPP

9

Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten

       440.000.000

       450.000.000

       925.000.000

    1.222.350.000

       491.170.500

       364.688.000

       431.900.000

     908.522.970

       834.400.700

     431.139.100

  82,88

95,98

  98,22

  68,26

  87,78

BKPP

10

Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah

                         -

                         -

                         -

       200.000.000

       284.070.000

                         -

                         -

                       -

       148.915.000

     239.574.700

           -

       -

         -

  74,46

  84,34

BKPP

11

Peningkatan Kapasitas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

                         -

                         -

                         -

       300.000.000

       453.410.000

                         -

                         -

                        -

       268.087.130

     420.949.000

           -

       -

         -

  89,36

  92,84

BKPP

 

URUSAN WAJIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

         51.731.900

       150.000.000

       370.000.000

       700.000.000

       696.561.000

         51.731.850

       131.933.500

     365.594.750

       589.012.900

     684.017.000

100,00

87,96

  98,81

  84,14

  98,20

 

1

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

         51.731.900

       150.000.000

       370.000.000

       700.000.000

       696.561.000

         51.731.850

       131.933.500

     365.594.750

       589.012.900

     684.017.000

100,00

87,96

  98,81

 84,14

  98,20

BKPP

 

URUSAN PILIHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTANIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

                       -  

    6.450.000.000

  11.466.000.000

  14.352.150.000

  12.001.509.000

                         -

    6.381.853.040

11.123.169.500

  12.497.384.000

11.284.895.075

           -

98,94

  97,01

 87,08

  94,03

 

1

Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan dan Pelaku Utama

                         -

       750.000.000

    2.695.000.000

    1.524.000.000

    2.265.815.000

                         -

       696.884.500

  2.677.179.600

    1.438.491.800

  2.099.204.500

           -

92,92

  99,34

 94,39

  92,65

BKPP

2

Pengembangan SDM Penyuluh dan SDM Pelaku Usaha

                         -

    5.700.000.000

    8.771.000.000

  12.828.150.000

    9.735.694.000

                         -

    5.684.968.540

  8.445.989.900

  11.058.892.200

  9.185.690.575

           -

99,74

  96,29

 86,21

  94,35

BKPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8.283.000.000

  15.878.000.000

  29.723.000.000

  42.381.360.000

  34.951.878.600

    8.048.155.749

  15.296.757.493

 8.920.484.572

  37.156.417.509

33.504.354.972

   97,16

96,34

  97,30

  87,67

  95,86

 

 

  1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 salah-satunya adalah isu ketahanan pangan yang menjelaskan “bahwa Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus naik sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke tahun. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas”.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten memandang isu tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sesuai tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.  Berdasarkan hasil analisis bahwa tantangan dapat berasal dari internal dan ekternal.  Tantangan yang berasal dari internal antara lain: (1) belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta belum didukung sepenuhnya dengan kualitas aparatur yang memadai dan professional; (2) belum memadainya ketersedian (kecukupan) dan daya dukung sarana dan prasarana kerja; (3) belum optimal dalam koordinasi internal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah secara terarah; (4) masih terbatasnya ketersediaan dan kelengkapan data dan informasi secara lengkap dan akurat; (5) belum tepat jadwal dan proses perencanaan sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang diinginkan, sehingga terjadi keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan; (6) masih lemahnya evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara tepat dan terarah baik jangka menengah maupun tahunan daerah. 

Sementara tantangan yang berasal dari ekternal antara lain : (1) alih fungsi lahan, pertambahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan; (2) dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses pangan, Provinsi Banten merupakan baffer area/penyangga Ibu Kota, sehingga menjadi ancaman bagi stabililisasi harga dan ketersediaan, serta alur tata niaga; (3) dalam hal keamanan pangan masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan; (4) bahwa secara sosial dan budaya pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat yang bersandarkan pada paradigma “belum makan kalau belum makan nasi”, menjadi ancaman bagi pengembangan diverifikasi pangan.

 Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam 5 (lima) tahun ke depan juga dapat diidentifikasi berdasarkan internal dan ekternal.  Peluang pengembangan pelayanan secara internal dapat di definisikan sebagai kekuatan bagi lembaga dalam kesempatan untuk meningkatkan pelayanan.  Peluang ini antara lain : (1) legalitas lembaga/instansi di bidang pembangunan ketahanan pangan; (2) kerangka regulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota sangat mendukung dalam pembangunan ketahanan pangan; (3) kejelasan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsi; (4) ketersediaan SDM (aparatur) secara struktural; (5) kewenangan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Dinas Ketahanan Pangan) Provinsi Banten yang berasal dari faktor ekternal antara lain : (1) dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi SDA di wilayah Provinsi Banten dikelola secara optimal; (2) dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses pangan, Provinsi Banten merupakan baffer area/penyangga Ibu Kota, sehingga berpeluang dalam pengembangan ekonomi masyarakat; (3) semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat memberikan peluang pada percepatan perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat. Hal ini merupakan momentum bagi pengembangan diverifikasi pangan; (4) pengembangan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/perbankan dan masyarakat, merupakan peluang bagi pemantapan ketahanan pangan; dan (5) penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

 

 

 

 

BAB 3

  1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

 

Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah  tangga dan perseorangan.

Berdasarkan PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing‑masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk membangun ketahanan pangan.

Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar yaitu : (1) Ketersediaan pangan  (produksi dan impor); (2) Cadangan  pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, antara lain :

  1. Tingkat pendapatan petani yang rendah, akibat dari biaya produksi yang tinggi dan tidak diimbangi kepastian produksi dan harga jual; penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha);
  2. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (2,07%) tahun 2015. Pertumbuhan penduduk ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan;
  3. Faktor kebiasaan penduduk yang hanya mengkonsumsi jenis pangan tertentu, misalnya beras, hal ini akan memberikan tekanan yang berat terhadap penyediaan pangan tersebut.
  4. Luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif, serta adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan.
  5. Degradasi air, ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan. Terjadi persaingan penggunaan air yang cukup besar antara kebutuhan air untuk air bersih, kebutuhan air untuk industri dan kebutuhan air untuk pertanian.
  6. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di perdesaan serta terbatasnya prasarana usahatani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan.
  7. Fluktuasi harga pangan yang ditunjukan oleh coefficient of variation (cv) perlu diantisipasi karena nilai cv yang tinggi mencerminkan harga jual pangan sangat fluktuatif sehingga mempengaruhi inflasi.
  8. Keamanan pangan, masih terjadinya kasus keracunan dan gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis dan fisik lainnya.

            Tabel 3.1. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi                                                     

 

Aspek Kajian

Kondisi Saat ini

Standar

yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan OPD

Internal

Eksternal

1

2

3

4

5

6

 

Ketersediaan Pangan

 

Ketersediaan Energi dan protein pada tahun 2016 sebesar 58% dari AKE atau setara dengan 1.392 kkal/kap/hari. Adapun ketersediaan protein sebesar 43,5 gr/kap/hari  (69,1% AKP).

 

 

 

NBM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersedianya alokasi untuk peningkatan produksi pangan local

 

 

 

 

 

 

 

  • Kebutuhan pangan terus meningkat
  • Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian
  • Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan
  • Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan

 

  • Untuk memenuhi ketersediaan energi

2.400 kkal/kap/hari dan protein 63 gr/kapita/hari masih tergantung pada pangan impor/luar daerah

  • Lemahnya koordinasi lintas sektor

 

Distribusi/ Keterjangakuan Pangan

 

Distibusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pangan

 

 

 

Sistem pasar pangan yang belum efektif

 

  • Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil
  • Berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan

 

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan

Lemahnya koordinasi lintas sektor

 

Konsumsi dan Keamanan Pangan

 

Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah, skor PPH 84,5 poin tahun 2015

 

BPS

(Susenas)

 

Terbatasnya diversifikasi pangan

 

 

Terbatasnya produksi pangan local

 

  • Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi berimbang, aman, sehat (B2SA) dan halal
  • Budaya masyarakat “belum makan bila tidak makan nasi”

 

penganekaragam pangan belum optimal

 

  1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

 

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”.  Sementara misinya adalah : 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);  2) Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur; 3) Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas; 4) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas; dan 5) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah :

  1. Misi pertama, Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Tujuan misi ke-1 adalah Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat. Dengan Tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan sasaran adalah Terwujudnya Reformasi Birokrasi Melelui Peningkatan Kompetensi dan Integritas Aparatur.
  2. Misi ke-5 yaitu Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatnya kelancaran distribusi dan penguatan cadangan pangan.  Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, fungsi Dinas Ketahanan Pangan berada kedalam Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, memiliki 4 (empat) Program yaitu:

  1. Tata Kelola Pemerintah;
  2. Peningkatan Ketahanan Pangan;
  3. Peningkatan Keterjangkauan Pangan; dan
  4. Perlindungan Konsumen Pangan

Secara ringkas alur keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indiKator kinerja dan program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana gambar berikut:

 

 

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

ARAH KEBIJAKAN

Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan Keterjangkauan Pangan

Perlindungan Konsumen Pangan

Nilai IKM

Ketersediaan pangan

Keterjangkauan/ akses pangan

Pemanfaatan Pangan

Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju

pelayanan prima

 

Peningkatan Ketersedian Pangan yang di dukung oleh Infrasruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah

VISI

MISI

“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”

  1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance);
  2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

TUJUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif,  dan efisien

Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan  sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

 

SASARAN

Tersedianya Informasi pasokan, harga dan

akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota

 

STRATEGI

Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat

Meningkatkan ketahanan pangan

dengan upaya meningkatkan

Ketersediaan Pangan, mengoptimalkan

Sumberdaya Pangan, Cadangan

Pangan dan Distribusi Pangan.serta

kestabilan harga pangan

 

 

Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Penguatan Cadangan Pangan

1

2

5

1

Gambar 3.1 Visi, Misi Provinsi Banten, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, fokus/ bidang urusan, indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan

 
  1. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2015-2019

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu: “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”

Sementara misinya adalah : (1) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal; (2) Memantapkan penanganan kerawanan pangan; (3) Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok; (4) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; dan (5) Mewujudkan keamanan pangan segar.

Tujuan yang ditetapkan antara lain : (1) Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal; (2) Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan; (3) Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok; (4) Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; (5) Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi; (6) yang bersumber dari pangan lokal; dan (7) Meningkatkan keamanan pangan segar.

Dengan sasaran strategis yaitu : (1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam; (2) Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan; (3) Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen; (4) Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman; (5) Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG); (6) Tercapainya keamanan pangan segar.

 

Tabel 3.2. Permasalahan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor  Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/L

Pemasalahan Pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

1

Tersedianya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019

Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Tingkat kepemilikan lahan oleh petani rata-rata dibawah 0,5 ha

Terbitnya Perda No. 5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2

Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun

Tingginya Prosentase daerah rentan pangan: ( NCPR sebanyak 30 Kecamatan dan Stunting 90 Kecamatan)

Belum         teridentifikasinya          Penduduk Rawan Pangan

Adanya Data Kemiskinan hasil PPLS, by name by addres,  melalui data TKPK Provinsi Banten

3

 

Stabilnya harga pangan pokok (beras) di tingkat produsen dan konsumen dengan Coefficient of Varians  maksimum 5%

Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan

Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan

Terpantaunya Informasi pasokan dan harga pangan secara periodik

4

 

Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.

Budaya masyarakat yang mengganggap ”belum makan bila belum makan nasi” Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan

  • Pengembangan dan pemanfaatan beras analog;
  • Pembinaan dan promosi pangan B2SA;
  • Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9 )

5

Meningkatnya konsumsi energi dan protein masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG) untuk hidup sehat, aktif dan produktif

 

Rendahnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang bergizi (B2SA).

  • Promosi dan pembinaan melalui berbagai media informasi
  • Pembinaan dan Pengembangan KRPL

6

Tercapainya keamanan pangan segar dengan jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersetifikasi sebanyak 400 orang pada tahun 2019

Masih         ditemukannya              kasus ketidakamanan pangan

Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman

Telah          dibentuk  Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah

 

Hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan dibidang ketahanan pangan dapat diidentifikasi antara lain :

  1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian, dengan isu yang berkembang adalah:
  1. Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain : (a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertambahan penduduk  lebih besar  dari 2% setiap tahunnya; (b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan penerapan teknologi karena hambatan infrastruktur pertanian; (c) petani umumnya berskala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan (e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi dan masalah sosial petani.
  2. Kelestarian sumberdaya lahan dan air, saat ini tingkat alih fungsí lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll). Kondisi sumber air di Provinsi Banten perlu diwaspadai, daerah tangkapan air yakni daerah aliran sungai (DAS) kondisi lahannya harus sudah mendapatkan perhatian yang serius. Ancaman defisit air dan ancaman banjir, erosi, dan tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka akan mempercepat terjadinya defisit air.
  3. Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)/ Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya (Toko Tani Indonesia). 
  1. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :
  1. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.
  2. Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.
  3. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehigga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.
  1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :
    1. Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan.
    2. Faktor penyebab belum berkembangannya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perlaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal, (e) belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.
  2. Peningkatan status gizi masyarakat, permasalahan dan isu yang berkembang diantaranya :
    1. Jumlah anak balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang pada balita 0-59 bulan di Provinsi Banten tahun 2016 berdasarkan indeks BB/U untuk Gizi Buruk 4,2%, Giizi Kurang 13,9%, sementara berdasarkan indeks TB/U (stunting) sangat pendek 8,1%, pendek 18,9%, dan indeks BB/TB untuk sangat kurus 2,2%, kurus 7%.
    2. Peningkatan staus gizi harus dilakukan dengan dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (a) komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan, (b) penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma; (c) peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi.
  3. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :
    1. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
    2. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
    3. Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

 

 

BAB 4

 
  1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

  1. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan penanganan daerah rentan/rawan pangan.
  2. Tercapainya  aksesibiltas pangan bagi masyarakat.
  3. Memenuhi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.
  4. Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaran Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

  1. Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Banten, energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari.
  2. Tertanganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan, berdasarkan indikator NCPR.
  3. Mengembangkan Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi (CPP) minimal sebesar 200 ton setiap tahun, serta lembaga cadangan pangan masyakat sebanyak 130 lumbung pada Tahun 2022.
  4. Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis dibawah Coefficient of Variation (cv) yang telah ditentukan dan harga gabah ditingkat petani.
  5. Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM, LUPM dan Gapoktan serta Toko Tani Indonesia/TTI).
  6. Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota.
  7. Tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) 92,5 pada Tahun 2022.
  8. Tercapainya tingkat keragaman konsumsi pangan perkapita/hari untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.150 kkal/kap/hari dan protein sebesar 57 gram/kap/hari (Permenkes RI No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan /AKG).
  9. Terawasinya Pangan Segar Asal Tumbuhan  (PSAT) yang terperiksa sebesar 90% aman di konsumsi.
  10. Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan  (PSAT) yang tersertifikasi dan teregistrasi (No Pendaftaran) 10/15 setiap tahun.
  11. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

 

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

 

 

No

 

Tujuan

 

Sasaran

Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

Pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

2

Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Penguatan Cadangan Pangan

Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota

Ketersediaan pangan  (%)

95,1

96,3

97,5

98,8

100

Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein, (%)

85

 

85

90

95

100

Tersedianya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan, (dokumen)

4

4

4

4

4

Tersedianya dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi (Dokumen)

4

4

4

4

4

Tertanganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan (4 Kabupaten ) berdasarkan indikator NCPR (Kecamatan)

6

6

6

6

6

Keterjangkauan/ akses pangan (%)

82,5

85,5

87,5

95,5

100

Tersedianya Informasi pasokan, harga dan pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota (%)

100

100

100

100

100

Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah  (Ton)

200

200

200

200

200

Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM, Gapoktan/PUPM dan TTI ),

(Lembaga/Unit)

7 lembaga / 26 lembaga  / 5 unit

7 lembaga / 26 lembaga  / 5 unit

7 lembaga / 26 lembaga  / 5 unit

7 lembaga / 26 lembaga  / 5 unit

8 lembaga / 26 lembaga  / 5 unit

 

100

-

-

-

-

Pemanfaatan Pangan  (%)

90

90

90

90

90

Capaian Tingkat Konsumsi Energi minmal 2150/Kkl/Kap dan Tingkat Konsumsi Protein 57/Gram/Kap/Hari, (%)

100

100

100

100

100

Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor PPH)

87,06

88,42

89,78

91,14

92,50

Tingkat Keamanan PSAT yang dikonsumsi oleh Masyarakat (%)

90

90

90

90

90

 

 

 

BAB 5

 
 

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan tahun 2017-2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017–2022 sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

 

VISI: Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan

Berakhlakul Karimah

Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan,

akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,

berkompetensi serta melayani masyarkat

 

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat

Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standard operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan

prima

 

 

Misi: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Penguatan Cadangan Pangan

Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota

Meningkatkan ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan

Ketersediaan Pangan, mengoptimalkan

Sumberdaya Pangan, Cadangan

Pangan dan Distribusi Pangan, serta kestabilan harga pangan

Peningkatan Ketersedian Pangan yang di dukung oleh Infrasruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah

 

 

 

 

 

BAB 6

 
  1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Sebagaimana dalam dokumen RPJMD 2017-2022, menetapkan 2 (dua) kebijakan umum yang dijabarkan pada 4 (empat) program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

  1. Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM), dengan arah kebijakan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan, melalui 1 (satu) program, yaitu Program Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator kinerja program pada (skala) 3,6 pada tahun 2022.
  2. Indek Ketahanan Pangan Daerah, melalui arah kebijakan Peningkatan Ketersedian Pangan yang didukung oleh Infrasruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah, adapun sasaran yaitu ketahanan pangan Daerah yang terjaga,   melalui strategi meningkatkan ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan, mengoptimalkan Sumberdaya Pangan, Cadangan Pangan dan Distribusi Pangan serta kestabilan harga pangan.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan untuk tahun lima tahun kedepan (2017-2022) terdiri dari beberapa prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dituangkan dalam bentuk prioritas kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, kegiatan  prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1

Kegiatan Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

NO

NAMA KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan

(%)

1

Pengelolaan  Ketersediaan  Pangan Daerah

2

Pengelolaan Sumberdaya Pangan

3

Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan

4

Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten

Peningkatan Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan/ akses pangan (%)

1

Pengelolaan Penataan Harga Pasar

Peningkatan Tata

Kelola Pemerintahan

Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

 

2

Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan

3

Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan

4

Pengendalian Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA)

Perlindungan Konsumen Pangan

Pemanfaatan Pangan  (%)

1

Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan

2

Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan

3

Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Peningkatan Tata

Kelola Pemerintahan

Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM (%)

 

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

2

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

4

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

 

5

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

6

Peningkatan Kapasitas Aparatur

 

7

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

 

8

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

 

9

Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

 

 

  1. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

 

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Kelompok sasaran adalah kumpulan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 secara lengkap tersaji pada Tabel 6.2.

 

Tabel. 6.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022

 

NO

TUJUAN RENSTRA

SASARAN RENSTRA

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

 

Indikator Kinerja Akhir Renstra 2022

BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH

ESS III/IV

 

2018

(Rp.)

2019

(Rp.)

2020

(Rp.)

2021

(Rp.)

2022

(Rp.)

 

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

 

Misi: MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

 

1

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan  sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

 

 

 

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif,  dan efisien

Program Tata Kelola Pemerintahan

1

'Nilai IKM (Satuan: skala)

2.8

    3,226,900,000

3.0

     3,236,300,000

3.2

    3,413,500,000

3.4

      3,405,300,000

3.6

     3,473,400,000

3.6

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang/Seluruh Perangkat Daerah

SEKERTARIS

 

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

 

         75,000,000

 

          75,000,000

 

         75,000,000

 

           75,000,000

 

          75,000,000

 

 

 

Subag PEP & Keuangan

 

Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Satuan : Dokumen

22

 

22

 

22

 

22

 

22

 

110

 

 

 

1

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 

17

 

17

 

17

 

17

 

17

 

85

 

 

 

2

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

10

 

 

 

3

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

15

 

 

 

2

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

 

       310,000,000

 

        310,000,000

 

       310,000,000

 

         310,000,000

 

        310,000,000

 

 

 

Subag. PEP & Keuangan

 

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Satuan : Dokumen

17

 

17

 

17

 

17

 

18

 

86

 

 

 

1

Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

15

 

 

 

2

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

9

 

9

 

9

 

9

 

9

 

45

 

 

 

3

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

20

 

 

 

4

Penyusunan Renstra

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

 

 

5

Monitoring dan Evaluasi

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 
                                   
                                   

3

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

 

       500,000,000

 

        500,000,000

 

       650,000,000

 

         500,000,000

 

        500,000,000

 

 

 

Subag. Umum

 

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan : paket

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

2

Dst

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

4

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

 

       354,050,000

 

        354,050,000

 

       354,050,000

 

         354,050,000

 

        454,050,000

 

 

 

Subag. Umum

 

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

1

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

3

Dst

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

5

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

 

       787,850,000

 

        797,250,000

 

       824,450,000

 

         966,250,000

 

        934,350,000

 

 

 

Subag. Umum

 

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

1

Operasional Kantor Tidak Tetap

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

2

Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

3

Penyediaan Barang Habis Pakai

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

4

Penyediaan Bahan Cetak

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

5

Penyediaan Makan dan Minum Kantor

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

6

Penyediaan Operasional Jasa Kantor

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

7

Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

8

Penyediaan Bahan Makar Minyak (BBM)

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

9

Fasilitasi Agenda Nasional

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

10

Dst

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

6

Peningkatan Kapasitas Aparatur

 

       200,000,000

 

        200,000,000

 

       200,000,000

 

         200,000,000

 

        200,000,000

 

 

 

Subag. Umum

 

Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan : Orang

60

 

65

 

70

 

70

 

70

 

68

 

 

 

1

Peningkatan Kompetensi Aparatur

60

 

65

 

70

 

70

 

70

 

68

 

 

 

2

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

60

 

65

 

70

 

70

 

70

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

 

       750,000,000

 

        750,000,000

 

       750,000,000

 

         750,000,000

 

        750,000,000

 

 

 

Subag. Umum

 

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

1

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

2

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam  Daerah

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

8

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

 

         50,000,000

 

          50,000,000

 

         50,000,000

 

           50,000,000

 

          50,000,000

 

 

 

Subag. Umum

 

Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (bulan)

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

1

Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

 

9

Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

 

       200,000,000

 

        200,000,000

 

       200,000,000

 

         200,000,000

 

        200,000,000

 

 

 

Subag. PEP & Keuangan

 

 

Tersedianya data pembangunan sektoral, Satuan : Dokumen

7

 

7

 

7

 

7

 

7

 

35

 

 

 

 

1

Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

10

 

 

 

 

2

Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

 

3

Pengelolaan Website Perangkat Daerah

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

 

4

Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

10

 

 

 

 

5

Pengelolaan PPID

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misi: MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

 

5

Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan  tertanganinya daerah rentan/rawan pangan

 

 

 
 
 

Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energy dan protein masyarakat Banten, energy sebesar 2.400 kkal/kapita /hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1

Ketersediaan pangan  (Satuan: %)

95.1

3,299,272,500

96.3

3,491,172,500

97.5

3,643,772,500

98.8

3,643,772,500

100

3,643,772,500

100

Pangan/Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

 

1

Pengelolaan  Ketersediaan  Pangan Daerah

 

       950,000,000

 

        950,000,000

 

       950,000,000

 

         950,000,000

 

        950,000,000

 

 

Seksi Ketersediaan Pangan

 

Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein, Satuan : %

80

 

85

 

90

 

95

 

100

 

100

 

 

 

1

Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

2

Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

3

Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

20

 

 

 

2

Pengelolaan Sumberdaya Pangan

 

650,000,000

 

650,000,000

 

650,000,000

 

650,000,000

 

650,000,000

 

 

 

Seksi Sumberdaya Pangan

 

Tersedianya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya panga, satuan : dokumen

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

20

 

 

 

1

Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

2

Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

3

Penyusunan bahan rumusan kebijakan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

4

Pelaksanaan kebijakan penyediaan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

3

Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten

 

750,000,000

 

750,000,000

 

750,000,000

 

750,000,000

 

750,000,000

 

 

 

Seksi Sumberdaya Pangan

 

Tersedianya dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi, satuan : Dokumen

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

20

 

 

 

1

Focus Grup Discusion (FGD) Pokja Teknis dan Pokja Ahli DKP Provinsi Banten

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

2

Penilaian dan Pemberian Penghargaan Anugrah Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Banten

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

3

Rakor dan Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

4

Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Banten

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

5

Rakor Satgas Pangan

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

 

 

6

Dst

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

4

Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan

 

1,599,272,500

 

1,791,172,500

 

1,943,772,500

 

1,943,772,500

 

1,943,772,500

 

 

 

Seksi Kerawanan Pangan

 

Tertanganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan (4 Kabupaten ) berdasarkan indikator NCPR (Kecamatan)

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

30

 

 

 

1

Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi

0

 

0

 

1

 

0

 

0

 

 

 

 

 

2

Updating data kerentanan dan ketahanan pangan provinsi

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3

Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi

24

 

24

 

24

 

24

 

24

 

 

 

 

 

4

Penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan Kelancaran Distribusi dan Penguatan Cadangan Pangan

Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota

Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan

1

Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)

82.5

3,057,019,000

85.5

2,607,019,000

87.5

2,607,019,000

95.5

2,607,019,000

100

2,607,019,000

100

 

Bidang Keterjangkauan Pangan

 
 

1

Pengelolaan Penataan Harga Pasar

 

325,000,000

 

325,000,000

 

325,000,000

 

325,000,000

 

325,000,000

 

 

 

Seksi Harga Pangan

 
 

Tersedianya Informasi pasokan, harga dan pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota, satuan : % ; 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

 
 

1

Penetapan Harga Pangan Lokal

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

2

Prognosa Neraca Pangan

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

Mengembangkan Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) minimal sebesar 200 ton setiap tahun, serta lembaga cadangan pangan masyakat sebanyak 130 lumbung pada Tahun 2022

 

2

Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan

 

1,532,019,000

 

1,532,019,000

 

1,532,019,000

 

1,532,019,000

 

1,532,019,000

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), satuan : Ton

200

 

200

 

200

 

200

 

200

 

200

 

 

Seksi Cadangan Pangan

 

 

1

Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

200

 

200

 

200

 

200

 

200

 

 

 

 

 

 

2

Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat

26

 

26

 

26

 

26

 

26

 

 

 

 

 

 

3

Dst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM, PUPM dan Gapoktan)

 

3

Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan

 

750,000,000

 

750,000,000

 

750,000,000

 

750,000,000

 

750,000,000

 

 

 

Seksi Distribusi Pangan

 

 

Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM, Gapoktan/ PUPM dan TTI ), Satuan : Lembaga/Unit

7 lembaga / 26 lembaga  / 5 unit

 

7 lembaga / 26 lembaga  / 5 unit

 

7 lembaga / 26 lembaga  / 5 unit

 

7 lembaga / 26 lembaga  / 5 unit

 

8 lembaga / 27 lembaga  / 5 unit

 

36 lembaga / 131 lembaga/ 25 unit

 

 

 

 

1

Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

 11

 

 11

 

 11

 

 11

 

 12

 

 

 

 

 

 

2

Penyusunan Data Informasi Rantai Distribusi dan Pasokan Pangan

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

3

Pengelolaan Gerai Pangan Lokal

 2

 

             -

 

             -

 

              -

 

             -

 

 

 

 

 

 

4

Dst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTS di 8 Kab/Kota (Rastra 390.104 KPM dan BPNT 93.915 KPM)

 

4

Pengendalian Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA)

 

450,000,000

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

Seksi Distribusi Pangan

 

 

Tingkat Capaian layanan Pengelolaan dan penyaluran Rastra/BPNT (100%)

 100%

 

             -

 

             -

 

              -

 

             -

 

                    -

 

 

 

 

1

Operasional Tim Koordinasi Rastra Provinsi Banten

 12

 

             -

 

             -

 

              -

 

             -

 

 

 

 

 

 

2

Sosialisasi Program Rastra Tahun 2018

 1

 

             -

 

             -

 

              -

 

             -

 

 

 

 

 

 

3

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bantuan Rastra Tingkat Provinsi Tahun 2018

 4

 

             -

 

             -

 

              -

 

             -

 

 

 

 

 

 

4

Dst

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat

1) Konumsi energi minimal 2.150 (kkal/kap/hari); 2) Konumsi energi minimal 2.150 (kkal/kap/hari); 3) Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 92,5 tahun 2022; 4) Terawasinya pangan segar asal tumbuhan  (PSAT) yang terperiksa sebesar 90% aman di konsumsi; 5) PSAT yang disertifikasi 50 Tahun 2022; dan 6) PSAT yang teregistrasi 75 Tahun 2022.

Program Perlindungan Konsumen Pangan

1

Pemanfaatan Pangan  (Satuan: %)

90 %

3,286,108,500

90 %

3,286,108,500

90 %

3,486,108,500

90 %

3,347,008,500

90 %

3,186,108,500

90 %

 

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

 

 

1

Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan

 

986,108,500

 

986,108,500

 

886,108,500

 

1,047,008,500

 

886,108,500

 

 

 

Seksi Konsumsi Pangan

 

 

Capaian Tingkat Konsumsi Energi minmal 2150/Kkl/Kap dan Tingkat Konsumsi Protein 57/Gram/Kap/Hari, Satuan : %

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

 

 

1

Analisis kebutuhan konsumsi pangan

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

2

Pembinaan Kader Pangan B2SA

 100

 

 100

 

 100

 

 100

 

 100

 

 

 

 

 

 

3

Promosi Konsumsi dan Lomba Pangan B2SA

 2

 

 2

 

 2

 

 2

 

 2

 

 

 

 

 

 

4

Penyusunan peta pola konsumsi pangan

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

5

Dst

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan

 

1,200,000,000

 

1,200,000,000

 

1,200,000,000

 

1,200,000,000

 

1,200,000,000

 

 

 

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

 

 

Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (92,5 skor PPH)

87,06

 

88,42

 

89,78

 

91,14

 

92,50

 

92,50

 

 

 

 

1

Pemanfaatan Lahan Pekarangan (KRPL)

 40

 

 40

 

 40

 

 40

 

 40

 

 

 

 

 

 

2

Lomba Pangan Lokal Tingkat Provinsi Banten

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

3

Festival Pangan Nusantara

 1

 

 1

 

 2

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

4

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

5

Dst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

 

1,100,000,000

 

1,100,000,000

 

1,400,000,000

 

1,100,000,000

 

1,100,000,000

 

 

 

Seksi Pengawasan Pangan

 

 

 

Tingkat Keamanan PSAT yang dikonsumsi oleh Masyarakat (90%)

90 %

 

90 %

 

90 %

 

90 %

 

90 %

 

90 %

 

 

 

 

 

1

Pengawasan Keamanan Pangan Segar

 10

 

 10

 

 10

 

 10

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Penguatan Kelembagaan OKKPD

 15

 

 15

 

 15

 

 15

 

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB 7

 

 

 

 

 

 

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan di bidang ketahanan pangan di atas, maka dapat diidentifkasikan indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

 

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KINERJA AWAL RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA AKHIR

RPJMD

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Pangan

 

 

 

 

 

 

 

1

Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan: %)

82,40

89,20

90,60

91,67

94,10

96,67

96,67

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Panan selaku pelaksana program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program  Peningkatan Keterjangkauan Pangan; dan Program Perlindungan Konsumen Pangan, adalah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut

 

 

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

 

 

No

 

 

Indikator Kinerja

 

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Tahun

4

Tahun

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I.

Program Tata Kelola Pemerintahan

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (Skala 1-4)

2,5

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,6

II.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

 

 

 

 

 

 

 

1.

Rasio Ketersediaan pangan  (%)

-

95,1

 

96,3

97,5

96,8

100

100

III.

Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan

 

 

 

 

 

 

 

1.

Rasio Keterjangkauan /akses pangan ( %)

80,09

82,5

85,5

87,5

95,5

100

100

IV.

Program Perlindungan Konsumen Pangan

 

 

 

 

 

 

 

1.

Rasio Pemanfaatan Pangan  (%)

73,21

90

90

90

90

90

90

 

 

Definisi Operasional Indikator Kinerja Ketahanan Pangan :

e.Ketersediaan Pangan

Suatu kondisi   penyediaan   pangan   yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan berikut turunannya  bagi  penduduk  suatu  wilayah  dalam  suatu  kurun waktu tertentu.

TD = O – r St + M – X – (F + S + I + W)

Rumus :

Keterangan :

(TD = ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk;  O = Produksi masukan/keluaran; r St = Perubahan stok; M  = Impor; X  = Ekspor; F = Pakan;  S = Bibit; I = Industri (makanan dan bukan makanan); W = Tercecer

 

f.Keterjangkauan/Akses Pangan

Kemampuan rumah tangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah pangan yang cukup, melalui berbagai sumber atau kombinasi cadangan pangan yang dimiliki, hasil produksi pangan, pembelian/barter, pemberian, pinjaman dan bantuan pangan.

Definisi Operasional :

Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan

Rumus :

  1. Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan

(K)

 

                n      

               ∑      Ki

               i-1

                       3

K =

 

  1. Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)

 

               3      

                       ∑  (Realisasi (j)   x 100%)

                        j-1       Target (j)

                      

                                         3

Ki =

 

Keterangan :

a) Ki = Ketersediaan informasi menurut i

    Dimana : i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses

b) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi

    pengumpulannya menurut j

  Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu

c) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan

  menurut j

Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu

Target komoditas, target lokasi (kabupaten/kota, kecamatan/desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

 

b.Pemanfaatan Pangan

Jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu, yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH).

Rumus :

     Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok Pangan     

Skor PPH

Prosentase (%) AKG = Energi masing-masing komoditas x 100 %

       Angka Kecukupan Gizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP

BAB 8

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 yang telah tersusun ini diharapkan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar tercapainya tujuan “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.

Dalam tahap implementasi, amanat yang digariskan dalam Renstra ini, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, di samping konsistensi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten terhadap komitmen tersebut di atas.

 

 

Serang,     Desember  2017

 

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI BANTEN

 

 

 

Dr. MOH. ALI FADILLAH

Pembina Utama Madya

NIP. 19591023 198803 1 005

 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan