Tentang Kami


Perangkat daerah mempunyai kewajiban dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, sebagaimana amanat dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten mendukung Pemerintah Pusat dan telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai hal dalam melaksanakan aksi kemanusian, terutama mengatasi masalah kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi World Food Summit 1996 dan ditegaskan kembali dalam World Food Summir: five years later (WFS:fyl) 2001, serta Sustanable Millenium Development Goals (SDGs) 2017 yang isinya antara lain mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2030.

Berdasar kerangka tersebut, Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan. Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada masa mendatang maka diperlukan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-202 juga diharapkan mampu mendukung dan mewujudkan pencapaian pembangunan Provinsi Banten tahun 2017-2022 (sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022).

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipelogi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah No. 8/2016, Paragraf 20, Pasal 116, ayat 1 dan 2). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi (Pergub No. 83/2016 Pasal 117).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

  1. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah  provinsi;
  2. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  3. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
  4. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang  tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  5. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi;
  6.   Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan  provinsi dan kabupaten/kota;
  7. Penanganan kerawanan pangan provinsi;
  8. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  9.   Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota; dan
  10.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

  1. Merumuskan rencana operasional Dinas Ketahanan Pangan ;
  2. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  3. Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir ;
  4. Merumuskan, mengorganisasi, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan, sesuai dengan bidang tugasnya ;
  5. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan ;
  6.    Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas/badan/biro dengan unit kerja terkait ;
  7. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan ;
  8. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas ;
  9.   Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya ;
  10.    Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Paragraf 20, Pasal 119) adalah sebagai berikut:

a.      Kepala Dinas;

b.      Sekretaris, membawahkan :

1.    Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

2.     Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c.      Kepala Bidang Penyelenggaran Ketahanan Pangan, membawahkan :

1.     Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;

2.     Kepala Seksi Sumberdaya Pangan;

3.     Kepala Seksi Kerawanan Pangan.

d.      Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan, membawahkan :

1.     Kepala Seksi Harga Pangan;

2.     Kepala Seksi Cadangan Pangan;

3.     Kepala Seksi Distribusi Pangan.

e.      Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:

1.     Kepala Seksi Konsumsi Pangan;

2.     Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

3.     Kepala Seksi Pengawasan Pangan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Jabatan Fungsional


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan