FORUM SKPD BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2015


 

            SAMBUTAN DAN ARAHAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN
 

                              DALAM RAPAT :
         FORUM SKPD BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
            PENYULUHAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

(HOTEL JAYAKARTA, 4 MARET 2015)

 

SAMBUTAN DAN ARAHAN

  GUBERNUR BANTEN

                 (Hotel Jayakarta, 4 Maret 2015)


ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI wabarakatuh.

Yang saya hormati,

  1. Kepala badan ketahanan pangan kementerian pertanian republik indonesia;
  2. Kepala bppsdm kementerian pertanian republik indonesia;
  3. Kepala bpsdm kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia;
  4. Kepala bppsdm kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia;
  5. Kepala badan ketahanan pangan kementerian pertanian republik indonesia;
  6. Ketua atau anggota yang mewakili dewan perwakilan rakyat daerah provinsi banten
  7. Para kepala dinas, badan atau kantor yang menangani ketahanan pangan dan penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota se- provinsi banten;
  8. Para pelaku usaha dan seluruh stake holder dibidang ketahanan pangan se-provinsi banten serta insan pers;
  9. Para undangan dan hadirin yang berbahagia;

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat allah swt karena atas perkenan-nyalah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti rapat forum skpd badan ketahanan pangan dan penyuluhan provinsi banten.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan amanat peraturan gubernur nomor 61 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan forum skpd provinsi banten tahun 2015, penyelenggaraan forum ini bagi badan ketahanan pangan dan penyuluhan provinsi banten dimaksudkan antara lain :

  1. Menyelaraskan program dan kegiatan pada skpd badan ketahanan pangan dan penyuluhan provinsi banten dengan usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota dan kebijakan pusat;
  2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi badan ketahanan pangan dan penyuluhan provinsi banten;
  3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar skpd dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
  4. Menyesuaikan dan menetapkan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk badan ketahanan pangan dan penyuluhan provinsi banten tahun anggaran 2016;
  5. Menjaring aspirasi pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan renja skpd badan ketahanan pangan dan penyuluhan provinsi banten tahun anggaran 2016. 

Dengan demikian fungsi forum skpd ini merupakan wadah dalam menampung/menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan khususnya kabupaten/kota guna penyempurnaan rancangan rencana  kerja (renja) skpd pada badan ketahanan pangan dan penyuluhan provinsi banten tahun anggaran 2016. 

Selanjutnya hasil ini digabung dengan rancangan rencana  kerja (renja) skpd lainnya dijadikan bahan pemutakhiran rancangan rkpd provinsi banten untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang rkpd provinsi banten mendatang.

Para hadirin yang berbahagia        

            memperhatikan tema rapat dalam forum skpd ini yang berjudul pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, keamanan dan logistik pangan yang berdaya saing”, merupakan esensi dari beberapa isu strategis dan prioritas pemerintah provinsi banten tahun 2016. Hal ini sangat berkorelasi kuat dengan kesepakatan hasil rakor dewan ketahanan pangan (dkp) provinsi banten tahun 2014.

Pada tanggal 26 bulan nopember 2014 yang lalu  gubernur banten selaku ketua dewan ketahanan pangan (dkp) provinsi banten bersama bupati dan walikota se provinsi banten telah membuat 10 (sepuluh) kesepakatan terkait dengan kebijakan ketahanan pangan di provinsi banten, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

  1. Melaksanakan peraturan presiden nomor 83 tahun 2006 tentang dewan ketahanan pangan, melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program ketahanan pangan lintas sektor kelembagaan struktural atau skpd yang menangani bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota;
  2. Mendukung cadangan pangan nasional, melalui penyediaan stok cadangan pangan daerah; pemerintah provinsi minimal sebanyak 200 ton setara beras dan pemerintah kabupaten/kota masing-masing minimal sebanyak 100 ton setara beras, guna mengantisipasi terjadinya bencana alam maupun pasca bencana, rentan pangan/rawan pangan, kekeringan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat;
  3. Mengembangkan cadangan pangan masyarakat; melalui peningkatan fasilitasi dan pembinaan terhadap kelembagaan petani seperti gabungan kelompok tani (gapoktan)/lembaga distribusi pangan masyarakat (ldpm), kelompok tani/lumbung pangan masyarakat (lpm), kontak tani nelayan andalan (ktna), pelaku industri pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan dan umbi-umbian;
  4. Melaksanakan peraturan daerah provinsi banten nomor 5 tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga dapat mencegah terjadinya konversi lahan pertanian disertai optimalisasi dan perluasan pembangunan jaringan irigasi dan waduk;
  5. Menjaga dan menjamin kelancaran pemerataan ketersediaan pangan, distribusi pangan, pasokan pangan, stabilitas harga pangan dan aksesbilitas pangan khususnya bagi masyarakat miskin yang ada di daerah kabupaten/kota se provinsi banten;
  6. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan baik bahan olahan maupun makanan jadi melalui pembentukan tim pengendalian pengawasan kemanan pangan lintas sektor baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
  7. Mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (non beras dan non terigu) melalui kegiatan pendidikan/penyuluhan, promosi, pengembangan pangan lokal dan pemberian makanan bergizi dan seimbang untuk mencapai target penurunan konsumsi beras sebesar 1,5% per tahun;
  8. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.150 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor pola pangan harapan (pph) mendekati 93,3 pada tahun 2015;
  9. Meningkatkan ketahanan pangan bagi rumah tangga, perlu pemberdayaan kelembagaan ketahanan pangan berbasis pangan lokal dan gizi di pedesaan khususnya bagi kelompok masyarakat, pkk posyandi, pelaku usaha pangan lokal, kelompok wanita tani (kwt) dan lembaga masyarakat lainnya;
  10. Mengantisipasi terjadinya kerentanan dan atau kerawanan pangan bagi masyarakat di daerah kabupaten/kota, melalui upaya peningkatan fungsi dan peranan tim investigasi pengendalian lintas sektor yang tergabung dalam sistem kewaspadaan pangan dan gizi (skpg) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

              dalam kesempatan ini saya selaku sekda provinsi banten ingin mempertanyakan sampai sejauh mana kesepakatan tersebut ditindak lanjuti dan dijabarkan oleh seluruh skpd baik provinsi maupun kabupaten kota. Kalau belum, sekarang inilah saatnya hasil kesepakatan tersebut dalam forum skpd ini dibahas bersama, dipertajam  dan diselaraskan.

Para hadirin yang berbahagia        
    dalam kesempatan pertemuan gubernur dengan menteri pertanian di pendopo gubernur banten, banten dipercaya untuk mampu memberi kontribusi terhadap swasembada pangan khususnya beras nasional. Paling tidak dalam 3 (tiga) tahun mendatang mulai tahun 2015, banten diprogramkan menambah produksi padi sebesar 1 (satu) juta ton gkg (gabah kering giling).  Gerakan tersebut sudah dimulai sejak akhir tahun 2014 yang lalu melalui program optimalisasi lahan (pol). Dan dilanjutkan tahun anggaran 2015 ini dengan program upaya khusus (upsus) dari dana apbn.

            namun dibalik harapan pemerintah ini terkandung kendala dan fakta yang cukup mengganggu. Di provinsi banten berdasarkan sensus pertanian 2013  dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir terjadi pengurangan luas lahan sawah yang signifikan. Rata-rata tidak kurang dari 237 hektar pertahun atau sebesar 0,14 persen dalam 5 tahun terakhir. Bahkan untuk lahan sawah irigasi penurunannya lebih parah lagi yaitu berkurang rata-rata 1.675 hektar per tahun atau 1,54 persen dalam 5 tahun terakhir. Hal ini mengandung arti apabila terus dibiarkan, jangankan untuk menyumbang produksi swasembada beras nasional, untuk memenuhi kebutuhan sendiripun dikhawatirkan dapat mengancam ketersediaan pangan berkelanjutan   di provinsi banten.

Disinilah perlu upaya pengendalian alih fungsi lahan secara terkoordinasi dan menyeluruh serta melibatkan semua pihak terkait.

Fakta lainnya adalah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, pelaku usaha sektor pertanian juga mengalami penurunan, dimana jumlah rumah tangga usaha pertanian hasil sensus pertanian 2013, sebanyak 592,8 ribu rumah tangga menurun 33,98 persen bila dibandingkan tahun 2003 yang mencapai 898,02 ribu.  Kedua hal fakta tersebut merupakan kendala utama dalam mewujudkan swasembada pangan di provinsi banten.

Oleh karena itu harapan saya melalui forum ini agar saudara mampu menyelaraskan program dan kegiatan baik sesama skpd ditingkat provinsi maupun  dengan kabupaten/kota serta dengan kebijakan pusat, sehingga secara keseluruhan pembangunan ketahanan pangan diprovinsi banten dapat terwujud sesuai harapan. Termasuk harapan terwujudnya banten sebagai penyumbang swasembada beras nasional sebesar 1 (satu) juta ton.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Demikian beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan, dan atas partisipasi dari seluruh narasumber, peserta, dan undangan pada forum  skpd serta kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan ini kami haturkan terima kasih, semoga kita selalu mendapat petunjuk, kemudahan dan ridho allah swt. 

Dengan mengucap ”bismillahirohmanniirrohim” secara resmi acara forum skpd badan ketahanan pangan dan penyuluhan provinsi banten tahun 2015 kami nyatakan dibuka.

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum wr. Wb.

 

                                    serang, 04 maret 2015

Sekda provinsi banten
 

                                                                          Drs. H. Kurdi, mM

http://www.bkpp.bantenprov.go.id/upload/gambar/FORUM%20SKPD%202015/Sambutan%20sekda%20dlm%20Rapat%20Forum%20SKPD%202015.doc


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan