BULETIN FOKUS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN


                                Melalui TTI Kembangkan Usaha Pangan Masyarakat
SESUAI dengan amanat undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan undangundang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. yaitu pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwasanya bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan konsumen.
Peningkatan harga komoditas pangan dapat berasal dari sisi produksi atau karena faktor kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (floor price). sementara peningkatan harga yang didorong oleh faktor distribusi bersifat variabel, seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi dan perilaku pedagang dalam menetapkan marjin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. tingginya volatilitas harga komoditas yang terjadi selama ini mengindikasikan bahwa faktor distribusi sangat berpengaruh.
Berdasarkan permasalahan tersebut mulai pertengahan tahun 2015, pemerintah telah melakukan terobosan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan menggulirkan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) di seluruh Indonesia. Sebagai pilot project pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI menunjuk 33 PUPM di Banten. kemudian tahun 2017 98 PUPM di Provinsi Banten dikembangkan di tahun 2018 26 PUPM yang tersebar di wilayah Provinsi Banten, seiring dengan waktu dengan keberadaannya PUPM melalui TTI sangat membantu yaitu untuk memudahkan akses kepada masyarakat secara luas terutama di wilayah konsumen yang selalu berfluktuas harga maka tahun 2018 jumlah PUPM bertambah menjadi 157 PUPM yang memasok beras ke 420 Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Banten.
Terobosan pemerintah melalui kegiatan PUPM dan TTI ini merupakan instrumen pokok dari kebijakan stabilisasi harga pangan nasional. Kebijakan tersebut akan berakumulasi untuk melindungi produsen terhadap adanya kepastian harga dan pasar, melindungi konsumen dari kenaikan harga eceran yang tidak wajar. dalam jangka panjang keberlanjutan kegiatan ini menjadi kunci dalam pengendalian harga pangan yang akan berdampak pada stabilisasi harga hasil-hasil pertanian, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani, daya beli masyarakat meningkat, sekaligus memberi petunjuk dan arah bagi perencanaan jumlah penjualan secara menyeluruh.”ucap Ali Fadillah.
Keberhasilan kegiatan TTI melalui PUPM sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak termasuk komitmen dari tim pembina provinsi dan tim teknis kabupaten.(*)

Berkas Lampiran




Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan