BANTEN PERKUAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGUATAN KEBIJAKAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
Sumber Gambar :BANTEN PERKUAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGUATAN KEBIJAKAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

JAKARTA– Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dr. Nasir, SP., MBA., MP., menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Penyusunan Kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kamis (5/11/2026), di Jakarta.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Dr. Rachmi Widiriani, SP., M.Si., selaku Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, serta M. Saleh Nugrahadi, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Dalam pemaparannya, Dr. Rachmi Widiriani menyampaikan evaluasi penyelenggaraan CPPD tahun 2026, termasuk capaian stok, pengadaan, penyaluran, serta dukungan regulasi pemerintah daerah.

Berdasarkan data evaluasi Oktober 2026, cadangan beras pemerintah provinsi secara nasional tercatat sebesar 6.319,04 ton, dengan Provinsi Banten memiliki cadangan sebesar 370,15 ton. Sementara itu, cadangan beras pemerintah kabupaten/kota secara nasional mencapai 13.469,52 ton, dengan kontribusi kabupaten/kota di Provinsi Banten sebesar 1.666,97 ton.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten turut menyampaikan kendala yang dihadapi daerah dalam proses pengadaan cadangan pangan tahun 2026, khususnya terkait ketersediaan beras medium.
“Sejak awal tahun 2026, kami menghadapi kendala dalam pengadaan beras medium karena Perum Bulog belum membuka penjualan beras medium untuk kebutuhan CPPD. Kondisi tersebut membuat kami harus mengambil alternatif dengan melakukan pembelian beras premium melalui Perum Bulog agar kebutuhan cadangan pangan daerah tetap dapat dipenuhi,” ungkap Nasir.
Selain beras, Nasir juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan pengadaan ayam beku (frozen chicken) sebanyak 2,5 ton untuk kebutuhan cadangan pangan daerah melalui kerja sama dengan PT Agrobisnis Banten Mandiri (PT ABM).

“Pengadaan ayam beku sebanyak 2,5 ton ini merupakan bagian dari upaya diversifikasi komoditas cadangan pangan. Kami tidak hanya mengandalkan beras, tetapi juga mulai memperkuat cadangan pangan melalui komoditas lain yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, M. Saleh Nugrahadi dalam sesi koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan cadangan pangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan memberikan perspektif kebijakan pemerintah pusat dalam penguatan cadangan pangan daerah. Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan di daerah.
Menurut Nasir, koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan kebijakan pengadaan CPPD dapat berjalan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah, termasuk dalam hal ketersediaan komoditas, mekanisme pengadaan, serta dukungan kebijakan.
Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Banten berharap terbangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat, terutama dalam mengatasi kendala pengadaan, memastikan ketersediaan komoditas, serta memperkuat dukungan kebijakan dan pembiayaan bagi pengelolaan CPPD.
Keikutsertaan Provinsi Banten dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan cadangan pangan daerah agar lebih optimal, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mendukung penanganan kondisi darurat maupun kerawanan pangan