BERITA

Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

(Bapak Sekda Al Muktabar sedang memimpin Rapat Virtual Zoom Meeting)

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Rabu Pagi menggelar acara Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada tanggal 23 Maret 2022 di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, yang dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Al Muktabar, M,Sc selaku  Sekda Provinsi Banten, acara berlangsung secara Virtual Zoom Meeting dan diikuti oleh 60 orang peserta yang hadir dari 8 Kabupaten/Kota serta para Tamu Undangan lain.

Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah Provinsi Banten, Bapak Dr. Al Muktabar, M.Sc yang mengamanatkan agar dilakukan upaya preventif untuk memastikan kondisi ketersediaan dan harga pangan di masyarakat yang dapat langsung dipantau oleh Sekda di masing-masing Kabupaten/Kota. Apabila ada hal-hal yang dipandang perlu untuk dikoordinasikan baik dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kabupaten/Kota juga diharapkan dapat langsung memantau kondisi pangan karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian juga adalah daerah yang berada pada border area atau daerah perbatasan untuk dapat dilakukan secara intens terkait kondisi ketahanan pangan. Selain itu, harus juga dapat memastikan untuk memberi informasi penting terkait pangan.

Acarapun berlangsung dengan seksama dimana Ibu Kadis Ketahanan Pangan Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM secara langsung mempin para peserta Virtual Zoom sekaligus memberikan sambutan.

Sebagaimana kita pahami bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam mewujudkan dan memenuhi kebutuhan akan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau bagi masyarakat. Ketahanan pangan pada suatu wilayah tentunya akan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek,  baik lokasi wilayah, kondisi sosial ekonomi, budaya, lingkungan alam serta kejadian-kejadian diluar jangkauan kemampuan pengendalian manusia, seperti bencana alam, serangan hama dan lain-lain. Dalam menghadapi hal-hal yang demikian, upaya menjaga stabilitas kondisi ketahanan pangan menjadi penting. Gejala-gejala yang dapat mengganggu perkembangan ketahanan pangan harus segera dapat terdeteksi secara dini.

Dalam rangka pengendalian ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional (hbkn) ramadhan dan idul fitri kiranya perlu dilakukan langkah-langkah antispasi dan percepatan pelaporan, pemantauan, pengawalan ketersediaan pangan masyarakat.

Dengan sinergi dan koordinasi sesuai dengan peran kita masing-masing diharapkan tercapainya ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional (hbkn) ramadhan dan idul fitri yang optimal.

(Ibu Aan sedang memberikan sambutan Rapat)

Dalam hasil  rapat tersebut ada Beberapa hal yang dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, antara lain:

1.      Permasalahan pangan yang dihadapi adalah belum terpenuhinya ketersediaan bahan pangan, banyaknya masalah distribusi pangan yang belum terselesaikan, dan masih kurangnya konsumsi energi dan protein;

2.      Kami menyusun prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis tahun 2022 dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang perkiraan jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis selama tahun 2022, baik bulanan maupun tahunan untuk komoditas beras, jagung, kedelai, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng;

3.      Kondisi perkembangan harga rata-rata pangan strategis Provinsi Banten Tahun 2022

Grafik tren harga pangan strategis tahun 2022

Prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan  pangan pokok/strategis maret 2022

Kondisi terbaru sudah lebih baik dari hari sebelumnya dimana ada defisit pada komoditas bawang putih dan daging sapi. Pada komoditas minyak goreng terjadi lonjakan harga dan masih kurangnya pasokan karena adanya penetapan harga dari pemerintah.

Untuk selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan akan membentuk tim satuan tugas ketahanan pangan (satgas ketahanan pangan) dengan SK dari Gubernur untuk dapat melakukan koordinasi dan pengawalan kondisi ketersediaan dan harga pangan di Provinsi Banten terutama di harihari menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Tim satgas ketahanan pangan ini juga akan melibatkan unsur Polda Banten, TNI dan OPD terkait di lingkup Provinsi Banten.

Beberapa pertanyaan yang disampaikan pada diskusi antara lain:

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang (Bu Mumun) bertanya mengenai tim satgas ketahanan pangan yang dibentuk di Provinsi apakah harus dibentuk juga di Kabupaten Kota. Kemudian wilayah Kabupaten memiliki sebaran wilayah yang cukup luas dan tersebar dengan jumlah dan jenis pangan yang sebagian berasal dari Cilegon, Kota Serang dan Tangerang.

Pertanyaan tersebut dijawan langsung oleh Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dimana pembentukan tim satgas ketahanan pangan yang didasari oleh SE Kemendagri pada tanggal 14 Mei 2020.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten menyampaikan bahwa pemantauan harga sudah dilakukan secara rutin setiap hari di setiap Kabupaten Kota dan dilaporkan juga secara berkala, Dinas Perindustrian dan Perdagangan baru saja melakukan operasi pasar minyak goreng curah dengan titik lokasi Pasar Rau Kota Serang. Selanjutnya akan dilakukan operasi pasar sebanyak 6 kali sebanyak 5.000 liter minyak goreng curah di setiap titik lokasi.

Dinas Pertanian Provinsi Banten melaporkan bahwa prognosa produksi beras sampai dengan Oktober November menunjukkan bahwa produksi tidak terganggu dan mengalami surplus bahkan sampai dengan akhir tahun. Saat ini sedang ada panen raya jagung. Namun hasil produksi jagung Provinsi Banten belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga masih tergantung kepada dukungan dari luar wilayah. Untuk komoditas kedelai juga masih memerlukan dukungan dari wilayah lain walaupun ada bantuan dari pusat untuk ketersediaan kedelai. Sementara ini produksi kedelai hanya dapat terp  enuhi 10% dari total kebutuhan masyarakat