BERITA

Serang, 12 Maret 2021

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan sebuah analisa yang menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dari berbagai dimensi yang dirinci hingga pada tingkat kecamatan.Secara teknis dapat dijelaskan bahwa persoalan pangan wilayah sangat bergantung pada banyak aspek (multi dimensional) sehingga indikator yang dipergunakan untuk menggambarkan kondisi ini terdiri dari 13 (tiga belas) indikator dalam 4 (empat) dimensi utama yaitu Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan dan Kerentanan Pangan transien. Sehingga kedepannya diharapkan dapat menuntaskan permasalahan dan kondisi ketahanan pangan sesuai rujukan dan gambaran yang diberikan pada tingkat wilayah kecamatan.

Secara khusus pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun atas komitmen dan kerjasamanya untuk menyelesaikan  sebuah dokumen yang dinamakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Provinsi Banten Tahun 2018. Ucapan terima kasih  juga Kami sampaikankepadainstansi terkait, baik tingkat Provinsi dan  tingkat Kabupaten/Kota atas peran aktif dalam proses penyusunan dari tahap pengumpulan data sampai pada penyelesaiannya. Kedepan kami masih tetap berharap kerjasama ini terus di tingkatkan untuk menjadikan kondisi ketahanan pangan Provinsi Banten lebih maju dan tangguh.

Akhirnya, kami sangat mengharapkan peta ini dapat dijadikan salah satu dokumen perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten dalam menjawab permasalahan yang ditunjukkan pada hasil peta tahun 2018 ini, baik secara individu/ per indikator maupun komposit/ gabungan dari seluruh indikator agar permasalahan ini dapat terselesaikan secara cepat, tepat dan berkesinambungan. Kami menyadari bahwa peta ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya saran dan kritik sangat kami perlukan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan di Indonesia yang menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ketahanan Pangan menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 17 Tahun 2105 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membengun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal atau daerah untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran

dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai instrument sebagai monitoring ketahanan pangan wilayah.

Di tingkat nasional, FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerjasama dengan World Food Programme (WFP). Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan – Food Insecurity Atlas (FIA) pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 diluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang diupdate pada tahun 2015 dan diupdate kembali pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA nasional juga untuk mengakomodasikan perubahan perkembangan situasi ketahanan pangan dan menangkap kemajuan hasil pembangunan ketahanan pangan selama 2018-2020 di Provinsi Banten, disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan yang dilaksanakan sebagai pemutakhiran (updating) data FSVA Provinsi Banten 2018, sehingga dihasilkan peta yang lebih baru, yaitu Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Banten Tahun 2021. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA Provinsi Banten Tahun 2021 mencakup 155 kecamatan di 4 Kabupaten dan 4 Kota yang disusun berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dengan menggunakan beberapa indikator yang terdiri dari indikator kronis dan indikator transien yang menjadi produk dari partisipasi aktif dari instansi lintas sektor di Provinsi Banten di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Penyusunan FSVA tahun 2021 akan dilakukan oleh Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 yang terdiri dari beberapa instansi yang meliputi Dinas Ketahanan Pangan, BPS, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Sosial. Tim tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan data dan kewenangan intervensi yang dapat dilakukan.

Dasar Pelaksanaan yaitu:

1.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

2.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

3.      Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017);

4.      Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.312- Huk /2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar

danPejabatyangBerwenangmengesahkanSurat

Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;

5.      Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor : 800/03-DK PANGAN/2021 Tanggal 11 Januari 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

6.      Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2021 No. DPA/A1/2.09.0.00.0.00.01.00/001/2021 Tanggal 7 Januari 2021.

Peserta Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 berjumlah 15 orang, meliputi aparatur yang berasal dari instansi lingkup Provinsi Banten, instansi vertical, dan instansi yang menangani kerawanan pangan di 8 Kab/Kota.

Adapun hasil ytang telah diperoleh Hasil dari Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 dalah sebagai berikut :

a.    Pada tahun 2021 Provinsi banten akan menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dengan sumberdana APBN dan APBD dan unit analisis level Kecamatan.

b.  8 Kab/Kota wajib menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan pada Tahun 2021 dengan sumberdana APBN dan unit analisis Desa/ Kelurahan.

c.    Komponen kegiatan FSVA Provinsi Tahun 2021 : membentuk Tim FSVA, Sosialisasi dan pembinaan, Bimtek FSVA, pengumpulan data, validasi dan evaluasi data, analisis dan pembahasan hasil, finalisasi, publikasi, mengupload di website.

d.   Komponen kegiatan FSVA Kabupaten/Kota Tahun 2021 : membentuk Tim FSVA, Bimtek FSVA, pengumpulan data, review dan validasi data, analisis dan pembahasan hasil, finalisasi, dan publikasi.

e.    Dukungan Pusat : Panduan Penyusunan FSVA Provinsi dan Kabupaten beserta 3 modul (modul penjelasan indikator, modul analisis dan modul pemetaan), Formula analisis Provinsi, Formula analisis Kabupaten, Peta Dasar (Kecamatan, Desa/Kelurahan), Video Tutorial analisis komposit (https://youtu.be/CBHLtzYhxxQ) dan Video Tutorial Pemetaan (https://youtu.be/jkZsBiygfKc),

Dukungan data Kecamatan dengan Small Area Estimation hasil

kajian BKP, WFP, dan BPS lima indikator (PROPORSI PENGELUARAN, AKSES LISTRIK, RATA-RATA LAMA SEKOLAH PEREMPUAN, AKSES AIR BERSIH, ANGKA KESAKITAN), Data yang akan digunakan untuk Kabupaten/Kota (Masih dalam pembahasan BKP, WFP, dan BPS).

f.   Komponen Tim FSVA meliputi BAPPEDA, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD dan instansi lain terkait ketahanan pangan.

g.  Tugas Tim FSVA : melakukan pertemuan penetapan metodologi dan indikator FSVA, melakukan konsolidasi, kompilasi dan analisis data indikator FSVA, mengolah dan menganalisis data dari indikator ketahanan dan kerentanan pangan sebagai bahan penyusunan FSVA, melakukan pertemuan koordinasi ketersediaan data yang melibatkan pemangku kepentingan, dan melakukan pertemuan validasi data dan penyusunan FSVA.